Bupati Mamuju Berharap Isu Pemotongan Dana Transfer Pusat 2027 Tak Terealisasi

RRI.CO.ID, Mamuju - Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait isu pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah yang kabarnya mencapai Rp300 triliun pada tahun 2027.

Ia berharap kebijakan tersebut tidak terealisasi karena selama dua tahun terakhir pemotongan anggaran telah membuat pemerintah daerah tertatih-tatih dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Hal tersebut disampaikan Sutinah Suhardi di acara UMKM Expo 2026 di Rumah Adat Mamuju, Selasa 7 Juli 2026.

"Kan belum kita tahu, jadi ya kita berharap sih mudah-mudahan tidak ada potongan," ujar Sutinah.

Ia menjelaskan, selama dua tahun berturut-turut pemerintah daerah harus menanggung pemotongan anggaran untuk mendukung program pemerintah pusat. Akibatnya, banyak program yang telah dijanjikan kepada masyarakat tidak dapat dipenuhi karena keterbatasan anggaran.

"Dengan kondisi sekarang dua tahun berturut-turut, pemerintah daerah dipotong anggarannya untuk program pemerintah pusat, itu kita sangat tertatih-tatih. Banyak program kita yang kita janjikan ke masyarakat banyak kita tidak bisa penuhi karena terkendala dengan anggaran," ungkapnya.

Bupati juga menyoroti dampak pemotongan terhadap tenaga kontrak dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya dengan keterbatasan anggaran, kemungkinan sejumlah tenaga kontrak tidak akan diperpajangkan masa kontraknya.

"Teman-teman PPPK juga, banyak yang kita tidak teruskan kontraknya karena keterbatasan anggaran yang kita miliki," jelasnya.

Sutinah berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan pemotongan dana transfer agar daerah tetap mampu menjalankan program pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Mudah-mudahan tidak ada potongan lagi lah, harapannya mudah-mudahan iya, harapannya seperti itu," tutupnya.