BPS Sulbar: Kenaikan Harga Sawit Belum Cukup Angkat Nilai Tukar Petani

RRI.CO.ID, Mamuju - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat mengingatkan bahwa perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) tidak dapat dinilai hanya dari kenaikan harga satu komoditas. Perhitungan NTP dipengaruhi oleh berbagai komponen yang mencerminkan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, menjelaskan bahwa NTP dibangun dari dua komponen utama, yakni Indeks yang Diterima Petani (It) dan Indeks yang Dibayar Petani (Ib). Kedua indikator tersebut menjadi dasar dalam mengukur tingkat kesejahteraan petani secara relatif.

"Nilai Tukar Petani itu dibangun dari dua komponen, yaitu indeks yang diterima petani dan indeks yang dibayar petani. Indeks yang dibayar petani merupakan gabungan dari komoditas yang menjadi input usaha tani sekaligus komoditas yang menjadi konsumsi akhir rumah tangga petani. Jadi kita tidak bisa langsung menyimpulkan hanya dari satu indikator," ujar Suri Handayani, saat diwawancara di kantornya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, analisis terhadap NTP harus dilakukan secara menyeluruh karena indikator tersebut merupakan indeks harga yang menggambarkan perubahan pada level harga dari waktu ke waktu.

Suri mencontohkan perkembangan harga komoditas kelapa sawit yang belakangan mengalami kenaikan. Meski demikian, kondisi tersebut belum tentu menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

"Kalau kita melihat sawit sekarang memang ada peningkatan harga. Namun, kenaikan itu terjadi setelah sebelumnya mengalami penurunan yang cukup tajam. Jadi peningkatan saat ini sebenarnya belum kembali ke level harga beberapa bulan lalu ketika harga sawit masih cukup baik," jelasnya.

Ia menegaskan, perubahan harga suatu komoditas harus dilihat dalam konteks pergerakan harga sebelumnya agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru mengenai kondisi petani.

Karena itu, BPS mengimbau seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan indikator NTP secara komprehensif dalam mengevaluasi kesejahteraan petani. Selain memperhatikan harga jual hasil pertanian, perlu pula mempertimbangkan biaya produksi dan kebutuhan konsumsi rumah tangga petani yang turut memengaruhi daya beli mereka.

Dengan pendekatan tersebut, kondisi riil sektor pertanian di Sulawesi Barat dapat dipotret secara lebih akurat sehingga menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.