RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat meraih nilai sempurna 100,00 dalam Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pembinaan Hukum Semester I Tahun 2026 oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN.

Nilai itu meningkat signifikan dari capaian Triwulan I yang sebelumnya 75,00. Kenaikan 25 poin menempatkan Kemenkum Sulbar sebagai salah satu Kanwil dengan kinerja terbaik berdasarkan klasifikasi beban kerja.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim mengapresiasi kerja jajaran. Ia menyebut capaian ini sebagai pemacu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hukum.

"Keberhasilan ini hasil sinergi dan kerja keras seluruh jajaran. Namun ini bukan akhir, melainkan pemacu untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan memastikan program pembinaan hukum menjawab kebutuhan masyarakat," ujar Saefur, Selasa 4/8/2026.

Evaluasi virtual dipimpin Sekretaris BPHN yang mewakili Kepala BPHN. Penilaian mencakup tindak lanjut analisis Perda, bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, pengelolaan JDIH, serta pembentukan Pos Bantuan Hukum Posbankum di desa dan kelurahan.

BPHN juga memberi arahan strategis untuk penguatan hingga akhir 2026, antara lain pengawasan Pemberi Bantuan Hukum PBH, penguatan sistem data layanan bantuan hukum, optimalisasi Posbankum Desa, pelatihan paralegal dan juru damai, serta peningkatan kompetensi Analis dan Penyuluh Hukum.

Saefur menegaskan Kemenkum Sulbar akan mempertahankan capaian dan mempercepat program prioritas, terutama penguatan Posbankum dan kualitas layanan bantuan hukum.

"Kami berkomitmen agar layanan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat Sulawesi Barat," pungkasnya.