Kemenkum Sulbar Dukung Sensus Ekonomi 2026, Dorong Akurasi Data Masyarakat Sulbar

RRI.CO.ID, Mamuju- Sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan secara nasional. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, di ruang kerjanya, Kamis 25 Juni 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Saefur Rochim menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, data statistik yang akurat merupakan dasar penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan siap memberikan dukungan sesuai kewenangan yang kami miliki. Data statistik yang akurat merupakan dasar penting dalam merancang kebijakan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Saefur Rochim.

Saefur menambahkan, hasil sensus yang dilakukan oleh BPS akan menjadi referensi strategis bagi pemerintah dalam memetakan kondisi ekonomi daerah, mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan, serta merumuskan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, Saefur Rochim turut mengajak masyarakat, pelaku usaha, serta seluruh pihak terkait untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas di lapangan.

“Keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat. Semakin lengkap dan valid data yang dihimpun, semakin besar manfaat yang dapat diperoleh dalam mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan dukungan yang diberikan oleh Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu faktor kunci dalam memastikan pelaksanaan sensus berjalan optimal dan menghasilkan data yang berkualitas.

“Kami berterima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan. Sinergi antarinstansi sangat dibutuhkan agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan daerah maupun nasional,” ungkap Suri Handayani.

Melalui pertemuan tersebut, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat dan BPS Provinsi Sulawesi Barat sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dan kerja sama guna mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026.