RRI.CO.ID, Mamuju - Kekhawatiran tambang rakyat dijadikan tameng pemodal mencuat dalam Dialog Halo Sulbar di RRI Mamuju, Kamis 4 Juni 2026.
Pemerhati Tambang Sulawesi, Ikbal Basir Khan, menilai skema tambang rakyat rawan dimanfaatkan kelompok bermodal besar untuk menguasai lahan masyarakat. Ia mengingatkan, rakyat kerap hanya dijadikan nama pada izin, sementara pengelolaan dikuasai pihak luar yang lebih kuat secara finansial.
“Tambang rakyat jangan sampai berubah menjadi rakyat yang ditambang, rakyat cuma disodori remah-remah, sementara dagingnya dibawa pulang pemilik modal,” ujar Ikbal.
Menurut Ikbal, proses perizinan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dan izin pertambangan rakyat (IPR) yang berlapis membuat warga lokal bergantung pada mitra bermodal besar. Mulai dari penetapan WPR dalam tata ruang, pengesahan di pusat, hingga penyusunan dokumen lingkungan menuntut biaya dan kapasitas teknis tinggi.
Ia menilai kondisi itu membuka celah praktik “penunggang” yang menjadikan rakyat sekadar tameng legalitas, sementara kontrol produksi tetap di tangan pemodal. Karena itu, Ikbal mendorong pemerintah menempatkan rakyat sebagai pemimpin dalam koperasi tambang, bukan sekadar figuran di atas kertas.
Ikbal juga mendesak pemerintah mempermudah prosedur administrasi bagi warga, sembari memperketat pengawasan terhadap pola kemitraan dan dampak lingkungan.Ia menegaskan, tanpa keberpihakan nyata pada penambang lokal, program tambang rakyat hanya akan menjadi slogan yang melanggengkan ketimpangan.
“Prosesnya harus dipermudah, pengawasannya diperketat, agar rakyat benar-benar berdaulat di tanahnya sendiri, bukan hanya jadi objek,” kata Ikbal.
Dalam sesi yang sama, Kepala Dinas ESDM Sulawesi Barat, Dr. Bujaeramy Hassan, menyatakan regulasi membuka ruang kemitraan, namun menekankan perlunya pengawasan bersama. Ia mengajak masyarakat, pemerintah desa, dan media mengawal pelaksanaan WPR dan IPR agar tetap berorientasi pada kesejahteraan warga setempat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....