RRI.CO.ID, Mamuju- Pengawasan aktivitas ilegal di kawasan konservasi Kepulauan Balabalakang, Sulawesi Barat, dinilai masih lemah akibat keterbatasan anggaran.

Staf Kelautan dan Pesisir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat, Qadarisma, saat ditemui RRI Mamuju, Senin, 13 April 2026, mengatakan lemahnya pengawasan di kawasan konservasi Kepulauan Balabalakang membuat sejumlah masyarakat masih nekat memasuki kawasan zona inti yang seharusnya tidak diperbolehkan karena berisiko merusak ekosistem.

"Sejauh ini mungkin karena belum terlalu ketat pengawasan di sana, jadi masih banyak yang bisa masuk di dalam kawasan selain dari pengelola kawasan sendiri. Sejauh ini sudah ada informasi bahwa beberapa orang masuk di zona inti yang harusnya tidak boleh," ujarnya.

Sementara itu, Kepala UPTD Taman Perairan Kepulauan Balabalakang dan Laut Sekitarnya, Muhammadong, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pengawasan di wilayah konservasi tersebut.

"Memang tingkat pengawasan kita di sana rendah, karena kita terbatas dengan anggaran. Saya sampaikan, kita terbatas anggaran untuk melakukan pengawasan," jelasnya.

Untuk itu, Muhammadong mengimbau masyarakat untuk tidak memasuki zona inti kawasan konservasi, karena berpotensi merusak ekosistem serta melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.