RRI.CO.ID, Mamuju - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulawesi Barat mencatat angka stunting di Sulbar turun menjadi 26,8 persen berdasarkan data EPPBGM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) hingga triwulan I tahun 2026. Angka ini turun dari posisi sebelumnya yang mencapai 35 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim dalam wawancaranya pada Selasa 23 Juni 2026.

Menurutnya Pemerintah daerah menargetkan penurunan hingga di bawah 19 persen sesuai dengan target nasional.

"Data yang kami dapat sampai triwulan I ini untuk Sulawesi Barat, dari data teman-teman di puskesmas namanya EPPBGM, data real dari petugas di lapangan, kita sudah di posisi 26,8 persen," ujar dr. Nursyamsi Rahim.

Ia menjelaskan, penurunan ini terjadi karena survei kesehatan di tahun 2026 dan 2027 belum ada, sehingga data EPPBGM yang ditampilkan menjadi acuan.

"Yang tadinya 35 persen, sekarang di posisi triwulan I sampai Maret sudah di posisi 26,8. Target nasional di angka 19 persen, jadi kita harus di bawah 19. Kita berusaha begitu," jelasnya.

dr. Nursyamsi juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka yang dinilai membuat pergerakan penurunan stunting semakin nyata. Salah satunya melalui program Pasti Padu (Percepatan Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Terpadu).

Menurutnya program ini tidak hanya berfokus pada stunting, tetapi juga pengentasan kemiskinan yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan persoalan gizi anak.

"Program Pasti Padu bukan hanya berbicara tentang percepatan penurunan stunting, tetapi juga untuk mengentaskan kemiskinan. Karena antara kemiskinan dan stunting itu berkaitan erat," ungkapnya.

Ia menambahkan, program ini juga berkolaborasi OPD di provinsi dan kabupaten dengan menunjuk desa atau kelurahan yang menjadi lokus intervensi.

"Ada namanya lokus daerah, desa atau kelurahan yang menjadi lokus untuk diintervensi ditunjuk dari kabupaten masing-masing. Jadi yang menentukan itu bukan provinsi," tutupnya