Kemenkum Sulbar Matangkan Rencana Kinerja, Fokuskan Sinergi dan Kerjasama

RRI.CO.ID, Mamuju — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat meminta seluruh jajaran menyiapkan agenda kerja sepekan ke depan secara terarah, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki penanggung jawab, jadwal, dan target penyelesaian yang jelas.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menyampaikan hal itu saat memimpin Evaluasi Kinerja dan Penyampaian Rencana Kerja Sepekan ke Depan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat secara luring dan daring melalui Zoom Meeting, Jumat, 18 September 2026.

Menurut Saefur, penyusunan rencana kerja menjadi bagian penting untuk memastikan setiap agenda dapat dipersiapkan sejak awal, baik dari sisi administrasi, personel, sarana, maupun dokumentasi.

"Setiap agenda yang direncanakan harus dipersiapkan dengan jelas, mulai dari penanggung jawab, jadwal, kebutuhan pelaksanaan hingga target yang ingin dicapai," ujar Saefur Rochim.

Saefur juga mengarahkan jajaran agar koordinasi dengan pemerintah daerah, unit utama, dan pemangku kepentingan dilakukan lebih awal. Dengan demikian, berbagai agenda pelayanan dan kegiatan lapangan dapat berjalan sesuai rencana.

Pola evaluasi mingguan semacam ini merupakan mekanisme rutin yang konsisten diterapkan Kanwil Kemenkum Sulbar untuk memantau capaian kinerja lintas bidang, termasuk realisasi anggaran, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), pengunggahan data dukung Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, hingga progres pelaporan seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pada sepekan berikutnya, sejumlah agenda telah disiapkan, di antaranya harmonisasi dan analisis hukum bersama pemerintah daerah, pelaksanaan Rumah Harmoni, penyuluhan hukum di sekolah, monitoring Posbankum, pelayanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum (AHU), serta koordinasi kegiatan regulasi dan pendampingan paralegal.

Rumah Harmoni sendiri merupakan inovasi layanan Kanwil Kemenkum Sulbar yang diarahkan untuk mendukung proses pra-harmonisasi produk hukum daerah secara lebih terdokumentasi melalui Analisis Konsepsi, sementara Posbankum menjadi instrumen memperluas akses bantuan hukum hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Rencana kerja juga mencakup penyelesaian pengumpulan data, monitoring dan evaluasi, serta pengunggahan laporan dan data dukung ke dalam sistem atau aplikasi kinerja. Bagian Tata Usaha dan Umum turut menyiapkan dukungan administrasi, kepegawaian, Barang Milik Negara (BMN), dan operasional kegiatan.

Melalui penyusunan agenda tersebut, seluruh unit kerja diarahkan memiliki gambaran kerja yang jelas untuk sepekan ke depan. Setiap koordinator bidang bertanggung jawab memastikan agenda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan target.