Kakanwil Kemenkum Sulbar Tekankan Evaluasi Kebijakan Indikasi Geografis

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, menilai evaluasi kebijakan indikasi geografis penting untuk memastikan regulasi yang diterapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan manfaat nyata bagi daerah.

Hal tersebut disampaikannya menanggapi Diskusi Strategi Kebijakan Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Barat mengenai Analisis Evaluasi Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Selasa 15 September 2026.

Menurut Saefur, evaluasi kebijakan perlu melihat bagaimana masyarakat menerima kebijakan dan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi dasar pembentukannya.

“Evaluasi kebijakan penting untuk melihat dampak pelaksanaan aturan secara nyata. Masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menjadi dasar dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan sesuai kebutuhan,” ujar Saefur.

Saefur berharap diskusi strategi kebijakan dapat memperkuat peran Kantor Wilayah dalam memberikan masukan berbasis kondisi di daerah.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, Andry Indrady, mengapresiasi pelaksanaan diskusi dan berharap kegiatan tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas serta memperkuat keterlibatan Kantor Wilayah dalam proses perumusan kebijakan.

Jonny Pesta Simamora, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat, menjelaskan bahwa evaluasi dampak kebijakan dilakukan untuk melihat penerimaan masyarakat serta efektivitas kebijakan dalam menyelesaikan masalah.

Gunawan, Analis Kekayaan Intelektual Muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, menyampaikan bahwa perlindungan IG juga memberi manfaat dalam menjaga pengetahuan tradisional, keanekaragaman hayati, dan lingkungan.

Diskusi tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi dan kebutuhan di daerah.