Kemenkum Sulbar Perkuat Kapasitas Operator JDIH Unsulbar

RRI.CO.ID, Mamuju- Penguatan kapasitas operator dinilai menjadi langkah penting dalam menyiapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Universitas Sulawesi Barat Unsulbar.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim,

menanggapi pelaksanaan Bimbingan Teknis Operator JDIH Universitas Sulawesi Barat Tahun 2026 di Ruang Teater Universitas Sulawesi Barat, Selasa 15 September 2026.

Saefur menyampaikan, kesiapan integrasi perlu didukung pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang tertib serta memenuhi standar, mulai dari klasifikasi dokumen hingga kelengkapan metadata dan abstrak.

“Integrasi dengan JDIH Nasional perlu didukung kesiapan pengelolaan di tingkat perguruan tinggi. Karena itu, kapasitas operator dan kualitas dokumentasi menjadi bagian penting yang perlu terus diperkuat,” ujar Saefur.

Saefur menegaskan, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan melanjutkan koordinasi dan pendampingan sesuai kebutuhan untuk mendukung proses penguatan JDIH Universitas Sulawesi Barat.

Rektor Universitas Sulawesi Barat, Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si., menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan bimbingan teknis tersebut. Menurutnya, capaian kinerja JDIH sebesar 93 pada tahun sebelumnya menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan.

“Capaian nilai 93 menunjukkan pengelolaan JDIH Universitas Sulawesi Barat telah berjalan dengan baik. Capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas dan memenuhi standar JDIH Nasional,” ujar Muhammad Abdy.

Sementara itu, Astuti Toding, S.H., Analis Hukum Ahli Muda sekaligus Ketua Tim Kerja JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, menekankan pentingnya pemahaman operator terhadap standar pengelolaan JDIH.

“Melalui bimbingan teknis ini, kami ingin memastikan operator memahami standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum sehingga JDIH Universitas Sulawesi Barat semakin siap untuk terintegrasi dan tersinkronisasi dengan JDIH Nasional,” ujar Astuti.

Kegiatan diisi dengan diskusi dan evaluasi untuk mengidentifikasi kendala pengelolaan sekaligus menyamakan persepsi operator JDIH.