Kemenkum Sulbar Perkuat Pendampingan Digital dalam Layanan Apostille

RRI.CO.ID, Mamuju – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kakanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mendorong peningkatan pendampingan bagi masyarakat dalam layanan Apostille guna mengurangi kesalahan saat pengajuan dokumen. Upaya tersebut dilakukan melalui kesiapan petugas, layanan konsultasi, serta optimalisasi kanal administrasi hukum berbasis digital.

Hal tersebut disampaikan Saefur Rochim terkait pelaksanaan layanan Apostille Fast-Track pada hari terakhir Festival Layanan AHU Berdampak Tahun 2026 yang berlangsung di Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat, Minggu 29 Agustus 2026. Menurutnya, pelaksanaan layanan Apostille Fast-Track harus diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap proses layanan. Karena itu, pendampingan menjadi penting agar masyarakat dapat mengajukan dokumen sesuai persyaratan

“Transformasi digital harus diikuti dengan pemahaman masyarakat terhadap proses layanan. Karena itu, pendampingan menjadi penting agar masyarakat dapat mengajukan dokumen sesuai persyaratan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saefur Rochim.

Selain itu, Saefur menilai kemudahan dalam pelayanan tidak hanya bergantung pada keberadaan sistem digital, tetapi juga pada kesiapan petugas dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Untuk itu, konsultasi menjadi salah satu bagian penting guna memastikan pemohon memahami setiap tahapan sebelum melakukan pengajuan dokumen.

“Pelayanan yang cepat harus tetap dibangun di atas informasi yang tepat. Masyarakat perlu mendapatkan pendampingan agar proses pengajuan berjalan lebih mudah dan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Saefur berharap peningkatan kualitas layanan Apostille dapat terus dilakukan sejalan dengan perkembangan transformasi digital AHU. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memperoleh layanan yang semakin sederhana, transparan, dan responsif.

“Digitalisasi harus menghasilkan layanan yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah diakses masyarakat,” tutupnya.