Ikuti Town Hall Meeting, Kakanwil Kemenkum Sulbar Bawa Aspirasi Pegawai Daerah

RRI.CO.ID, Mamuju - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, mengikuti Town Hall Meeting Kementerian Hukum bersama Menteri Hukum Republik Indonesia secara daring, Jumat 28 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang untuk membawa kebutuhan pegawai daerah ke dalam pembahasan penguatan kompetensi, karier, dan kesejahteraan ASN.

Town Hall Meeting menjadi forum komunikasi terbuka antara pimpinan Kementerian Hukum dengan pegawai di seluruh Indonesia, khususnya dalam menyerap aspirasi dari kantor wilayah. Sejumlah persoalan yang dihadapi pegawai daerah dibahas untuk kemudian diarahkan kepada unit kerja sesuai kewenangan.

Kebutuhan peningkatan kompetensi menjadi salah satu isu yang mencuat. Aspirasi pegawai mencakup pendidikan khusus bagi petugas pengawasan notaris, diklat penjenjangan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kompetensi pegawai Teknologi Informasi, serta penyediaan formasi jabatan fungsional utama di kantor wilayah.

Saefur Rochim menempatkan forum tersebut sebagai ruang penting bagi jajaran wilayah untuk memahami arah kebijakan sekaligus menyampaikan kebutuhan yang muncul dalam pelaksanaan tugas di daerah.

Pembahasan tidak berhenti pada kompetensi. Pengembangan karier Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hak pengembangan kompetensi, tugas belajar, kepastian jenjang karier, serta jaminan hari tua turut menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas.

Kementerian Hukum juga memperkuat Manajemen Talenta melalui Komite Talenta. Sistem tersebut diarahkan memastikan promosi pegawai berjalan transparan dan berbasis kompetensi, dengan tetap mempertimbangkan aspek disiplin sebelum penetapan akhir.

Pada sisi kesejahteraan, pemerintah tengah mengupayakan peningkatan Tunjangan Kinerja hingga 100 persen melalui koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia. Percepatan tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual juga menjadi salah satu kebutuhan yang mendapat perhatian.

Bagi Kanwil Kemenkum Sulbar, rangkaian pembahasan tersebut menjadi bahan untuk memperkuat pengembangan kapasitas pegawai sekaligus memastikan kebutuhan jajaran di daerah tetap tersambung dengan kebijakan pusat.

Forum ini menegaskan bahwa penguatan organisasi tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada kemampuan mendengar kebutuhan pegawai. Aspirasi yang dihimpun diharapkan berujung pada kebijakan yang lebih tepat sasaran, kompetensi yang lebih kuat, dan jalur karier yang semakin jelas.