RRI.CO.ID, Majene – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menggelar sosialisasi layanan Apostille di Universitas Sulawesi Barat, Rabu, 5 Agustus 2026, sebagai bagian dari rangkaian Hari Pengayoman ke-81.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penjajakan kerja sama dengan Program Studi Ilmu Hukum Unsulbar pada akhir Juli lalu, yang memang sudah dijadwalkan berlangsung pekan pertama Agustus 2026.

Bertema "Kemudahan Legalisasi Dokumen Publik untuk Studi dan Karier Internasional", acara di Home Theater Unsulbar ini diikuti dosen dan mahasiswa dan dibuka oleh Wakil Rektor I Muhammad Nasir Badu.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulbar Saefur Rochim menegaskan layanan ini bagian dari transformasi pelayanan hukum yang memberi kemudahan, kepastian, dan efisiensi legalisasi dokumen.

“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya sivitas akademika, memahami manfaat layanan Apostille sebagai bentuk transformasi pelayanan hukum yang memberikan kemudahan, kepastian, dan efisiensi dalam legalisasi dokumen publik," jelas Saefur Rochim.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Hidayat Yasin menjelaskan Apostille menghilangkan proses legalisasi berlapis untuk dokumen yang dipakai di negara peserta Konvensi Apostille 1961, dengan permohonan kini dilayani melalui portal AHU Online.

“Dengan layanan Apostille, masyarakat tidak lagi harus melalui proses legalisasi berlapis sebagaimana mekanisme sebelumnya," ujar Hidayat Yasin.

Sesi materi turut membahas perlindungan Kekayaan Intelektual bagi karya ilmiah dan hasil riset akademisi, disampaikan Kepala Bidang Pelayanan KI Juani, dengan diskusi interaktif seputar prosedur Apostille untuk ijazah dan transkrip.

Kolaborasi Kemenkum Sulbar dan Unsulbar diharapkan berlanjut ke layanan AHU, KI, dan penyuluhan hukum lain, sejalan dengan langkah Kanwil sebelumnya di STIKIP Tomakaka serta rencana penerapan Apostille Fast Track untuk mempercepat pelayanan.