RRI.CO.ID, Mamuju – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat menegaskan komitmen memperkuat tata kelola organisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim usai mengikuti Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi yang digelar secara daring pada Selasa, 21 Juli 2026.

“Forum Tata Kelola Kinerja Organisasi menjadi momentum bagi seluruh jajaran untuk terus memperkuat reformasi birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Perkuat Kualitas Layanan, Kemenkum Sulbar Tingkatkan Kompetensi Analis KI

Kegiatan yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum ini menghadirkan narasumber dari Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian PAN-RB, dan BPKP untuk membahas penguatan tata kelola, SPIP, serta manajemen risiko.

Dalam pemaparannya, Ombudsman menekankan pentingnya pemenuhan standar pelayanan publik, peningkatan transparansi, serta optimalisasi mekanisme pengelolaan pengaduan menjelang penilaian pelayanan publik yang akan dimulai pada Agustus 2026.

Sementara itu, Kementerian PAN-RB memaparkan arah Reformasi Birokrasi Nasional 2025–2029 yang berfokus pada birokrasi adaptif, akuntabel, efisien, inklusif, dan berbasis digital melalui penyederhanaan proses bisnis dan penguatan inovasi layanan.

BPKP menegaskan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan manajemen risiko harus berorientasi pada efektivitas pengendalian dengan memperkuat tiga lini pertahanan, pemanfaatan data untuk mendeteksi anomali, serta optimalisasi sistem pelaporan pelanggaran.

Sebagai tindak lanjut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat akan memperkuat persiapan menghadapi penilaian pelayanan publik, menyempurnakan standar operasional prosedur layanan, mengoptimalkan SPIP dan manajemen risiko, serta mempercepat transformasi digital layanan.

Melalui langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat berkomitmen menghadirkan tata kelola organisasi yang profesional dan adaptif serta pelayanan publik yang semakin akuntabel dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.