RRI.CO.ID, Mamuju – Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Barat Saefur Rochim minta jajaran tingkatkan kualitas pelayanan hukum lewat penguatan pengawasan notaris. Profesionalisme aparatur dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan jadi kunci.

Pesan itu disampaikan saat jajaran Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum menggelar rapat persiapan Rakor Majelis Pengawas Daerah Notaris se-Sulbar di Ruang Baharuddin Lopa, Kantor Kanwil Kemenkum Sulbar, Kamis 4 Juni 2026.

Rapat dipimpin Kadiv Pelayanan Hukum Hidayat Yasin bersama Kabid Pelayanan AHU Wardi. Peserta rapat finalisasi teknis dan substansi Rakor MPDN yang akan mempertemukan MPD dari 6 kabupaten: Mamuju, Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, Polman, dan Mamasa bersama Majelis Pengawas Wilayah Sulbar.

Agenda utama Rakor MPDN:

1. Evaluasi hasil pemeriksaan protokol notaris 2025 dari tiap MPD daerah. Data dianalisis untuk lihat capaian, kendala, dan rumusan tindak lanjut temuan.
2. Forum diskusi antar-MPD menyamakan persepsi pengawasan lewat tukar pengalaman dan solusi lapangan.

Saefur menegaskan pelayanan hukum prima butuh komitmen jaga integritas dan kualitas kerja seluruh unsur.

“Penguatan pembinaan dan pengawasan notaris harus jalan beriringan dengan peningkatan pelayanan publik. Masyarakat harus rasakan manfaat nyata kehadiran negara lewat tata kelola profesional, transparan, akuntabel,” ujarnya.

Sela rapat, jajaran AHU juga meninjau capaian layanan Perseroan Perorangan. Strategi percepatan target 2026 yang dibahas: penguatan sosialisasi, layanan jemput bola, dan kerja sama dengan pemda, komunitas, serta pelaku UMKM.

Untuk triwulan berikutnya, program prioritas AHU: peningkatan layanan administrasi badan hukum, penyebaran informasi layanan AHU, dan penguatan koordinasi mitra strategis.

Rakor MPDN Sulbar diharapkan rumuskan langkah strategis tingkatkan pengawasan notaris sekaligus perkuat layanan AHU yang responsif ke kebutuhan masyarakat.