RRI.CO.ID, Mamuju – Kebijakan publik yang ideal tidak boleh dirumuskan hanya berdasarkan intuisi, melainkan wajib bertumpu pada validitas data, riset yang mendalam, serta berdampak positif bagi hajat hidup orang banyak.

Hal tersebut ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Sulawesi Barat, Saefur Rochim. Ia menyatakan bahwa peningkatan kapabilitas para analis kebijakan memegang peranan sentral dalam menelurkan regulasi yang akurat dan tepat sasaran di tengah masyarakat.

Guna memperkuat kompetensi tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (P3H), John Batara Manikallo, bersama jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar menghadiri diskusi daring bertajuk "Policy Talks: Penguatan Peran Analis Kebijakan di Daerah", Senin 18 Mei 2026. Forum virtual yang diinisiasi oleh Kanwil Kemenkum Jawa Barat ini berfokus pada penguatan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK).

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kemenkum RI, Andry Indrady, dalam pembukaannya menjelaskan bahwa Policy Talks dirancang sebagai ruang kolaborasi sekaligus koordinasi antara kantor wilayah dengan jajaran pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, digarisbawahi beberapa poin penting untuk mendongkrak kualitas para fungsional analis, antara lain:

• Keterampilan Teknis: Mempertajam keahlian dalam menyusun dokumen administratif strategis, seperti policy brief.
• Transfer Pengetahuan: Membuka ruang berbagi ilmu (knowledge sharing) dan bertukar pengalaman antar-analis untuk memperkaya perspektif.
• Rekomendasi Mutakhir: Memastikan output yang dihasilkan berupa rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan berkualitas tinggi.

Menghadirkan narasumber tepercaya, akademisi Universitas Padjadjaran, Slamet Usman Ismanto, memaparkan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen krusial yang mengelola sumber daya negara dan berdampak luas bagi publik. Agar implementasinya berjalan mulus, diperlukan topangan struktur wewenang yang tegas, pengawasan berkala, kontrol sosial, serta laporan evaluasi yang sistematis.

Senada dengan hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Utama LAN RI, Joni Dawud, menambahkan bahwa cakupan kerja seorang analis meliputi seluruh siklus kebijakan, mulai dari kajian hingga advokasi.

"Tantangan publik ke depan semakin kompleks dan dinamis. Kita membutuhkan solusi yang cepat, inovatif, dan evidence-based (berbasis bukti) agar produk hukum yang lahir tidak tumpang tindih atau memicu resistensi di masyarakat," terang Joni.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar berkomitmen untuk terus mendorong para analis kebijakan agar tampil lebih adaptif, lincah (agile), profesional, dan senantiasa berorientasi pada pemenuhan kebutuhan riil masyarakat.