RRI.CO.ID, Mamuju - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Barat terus memperkuat perannya dalam penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui optimalisasi data di wilayah Sulawesi Barat.

Melalui fungsi advokasi dan pendampingan, BPMP memastikan validasi data dan ketersediaan jalur pendidikan bagi puluhan ribu anak yang belum terakomodasi.

Mece Marike, perwakilan dari BPMP Sulbar, menyatakan bahwa koordinasi rutin terus dilakukan bersama pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Fokus utama saat ini adalah memastikan keakuratan data ATS agar penanganan di lapangan tepat sasaran.

Dalam upaya mengembalikan anak ke bangku pendidikan, BPMP menerapkan strategi berdasarkan kategori usia formal yakni anak-anak yang masih masuk kategori usia sekolah diadvokasi untuk kembali ke sekolah formal.

lewat usia formal Anak-anak yang telah melewati usia sekolah formal diarahkan ke jalur pendidikan non-formal, seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) melalui program Paket A, B, dan C.

"Kami sudah melakukan advokasi ke daerah agar anak-anak ini kembali ke sekolah. Yang masih usia sekolah ke formal, yang sudah lewat kita arahkan ke non-formal," jelas Mece saat ditemui usai Rakor Persiapan Gerakan Kembali Bersekolah, Kamis 16 April 2026.

Mece menambahkan bahwa komitmen BPMP dalam mengawal isu ATS ini sudah berjalan intensif sejak tahun 2024. Bentuk pendampingan yang diberikan tidak hanya menyasar Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan ekosistem yang lebih luas.

BPMP aktif merangkul berbagai stakeholder kunci dalam penanganan ATS, mulai dari Dukcapil, Bappeda serta Dinas Sosial & Kementerian Agama (Depag).

Melalui pendampingan menyeluruh ini, BPMP berharap angka 35 ribu anak tidak sekolah yang tercatat dalam dasbor nasional dapat divalidasi dan segera mendapatkan akses pendidikan yang layak, baik melalui jalur formal maupun non-formal secara berkelanjutan.