RRI.CO.ID, Mamuju - Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi virtual untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas layanan administratif dan fasilitatif. Pertemuan ini dipimpin oleh Kepala Bagian Umum (Kabag Umum), Muh. Tahir, dan diikuti oleh jajaran terkait.

Dalam arahannya, Muh. Tahir menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam menindaklanjuti instruksi Kakanwil Kemenkum Sulbar, Saefur Rochim. Tujuannya adalah memastikan seluruh fungsi organisasi tetap berjalan prima meski dalam skema kerja fleksibel (Work From Anywhere).

"Prioritas utama kita adalah menuntaskan seluruh tanggung jawab tepat waktu. Jangan sampai ada pekerjaan yang tertunda atau pihak yang dirugikan karena kelalaian administratif," ujar Muh. Tahir, Rabu 25 Maret 2026.

Tim Sumber Daya Manusia (SDM) melaporkan bahwa layanan kepegawaian tetap adaptif selama periode WFA. Saat ini, fokus diarahkan pada akselerasi surat-menyurat dari unit pusat, persiapan uji kompetensi jabatan fungsional, serta penguatan nilai-nilai ASN BerAKHLAK. Selain itu, tengah disiapkan agenda pelantikan pejabat fungsional serta evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) triwulan pertama sebagai basis perencanaan periode berikutnya.

Dari sektor keuangan, realisasi penyerapan anggaran per 25 Maret menunjukkan tren positif dengan melampaui target nasional. Mayoritas satuan kerja bahkan telah mencatatkan penyerapan di atas 15%. Meski demikian, tim keuangan mengingatkan pentingnya akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk mengejar target kumulatif 50% pada triwulan kedua. Strategi pelaporan kegiatan disarankan dilakukan antara tanggal 1 hingga 25 setiap bulannya guna menekan angka deviasi.

Di bidang kehumasan, Kanwil Kemenkum Sulbar masih mengukuhkan posisinya di peringkat atas secara nasional dalam hal kinerja publikasi. Untuk mempertahankan prestasi ini, Kabag Umum mengarahkan penyusunan nota dinas guna mendorong partisipasi aktif seluruh pegawai, termasuk CPNS, dalam mendukung penyebaran informasi organisasi di media sosial.

Muh. Tahir juga menyoroti pentingnya tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Ia mengimbau agar setiap agenda direncanakan secara matang, di mana nota dinas pengajuan minimal sudah disampaikan tiga hari sebelum pelaksanaan.

Sebagai langkah tindak lanjut untuk menjaga ritme kerja, disepakati adanya rapat koordinasi rutin daring setiap hari pukul 10.00 hingga 12.00 WITA. Hal ini diharapkan dapat menjadi sarana monitoring yang efektif agar seluruh target kinerja terselesaikan dengan akurat.