RRI.CO.ID, Mamuju- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Saefur Rochim, saat kegiatan monitoring dan evaluasi kelengkapan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan Lembar Kerja Evaluasi Reformasi Birokrasi (LKE RB) WBK/WBBM.

Ia meminta seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulbar memastikan validitas setiap data dukung yang diunggah benar-benar sesuai dengan pelaksanaan program dan capaian kinerja, sehingga proses evaluasi Reformasi Birokrasi dapat berjalan maksimal.

“Untuk itu, saya meminta seluruh jajaran agar memastikan kelengkapan dan kesesuaian data dukung Reformasi Birokrasi, sehingga setiap indikator yang dipersyaratkan dalam RKT RB dan LKE RB dapat terpenuhi dengan baik serta mencerminkan kinerja organisasi yang akuntabel dan transparan, sehingga tujuan untuk meraih WBBM dapat dicapai,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hidayat Yasin, selaku Pengarah Pokja Akuntabilitas, Pengawasan, dan Kualitas Pelayanan Publik, menggelar rapat monitoring dan evaluasi yang bertempat di Ruang Rapat Divisi Pelayanan Hukum pada Kamis, 5 Maret 2026 .

Dalam rapat tersebut dibahas tiga perubahan utama, yakni Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan hasil pembahasan sementara, area Akuntabilitas Kinerja telah dinyatakan selesai, sementara area Pengawasan dan Pelayanan Publik masih dalam tahap penyempurnaan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Sulbar berharap pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.