RRI.CO.ID, Mamuju - Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melambatnya penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan perlambatan penyaluran kedua komponen tersebut menjadi faktor utama yang menyebabkan kontraksi TKD pada semester pertama tahun ini.

"Transfer ke Daerah (TKD) mengalami kontraksi sebesar 9,52 persen (yoy). Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh perlambatan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan DAK Fisik," kata Syakran Rudy, dalam media briefing yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis, 23 Juli 2026.

Ia menjelaskan, pada komponen DAU terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) kepada Pemerintah Kabupaten Majene. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung sektor kesehatan, pendidikan, dan pendanaan kelurahan.

Sementara itu, perlambatan penyaluran DAK Fisik terjadi akibat keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah, terutama untuk DAK Fisik Bidang Kesehatan.

"Perlambatan penyaluran DAK Fisik disebabkan keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, khususnya pada DAK Fisik Bidang Kesehatan," ujarnya.

Meski Transfer ke Daerah mengalami kontraksi, Syakran menegaskan kinerja APBN Regional Sulawesi Barat secara keseluruhan masih menunjukkan kondisi yang kuat hingga akhir Juni 2026.

Menurutnya, pertumbuhan pendapatan negara yang signifikan, terutama dari penerimaan Bea Keluar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta meningkatnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat menjadi faktor yang menjaga ketahanan fiskal daerah.

"Secara keseluruhan, kinerja APBN Regional Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 tetap menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan ekonomi global. Pertumbuhan penerimaan negara yang signifikan, terutama dari Bea Keluar dan PPN, serta akselerasi Belanja Pemerintah Pusat diharapkan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat," jelas Syakran.

Ia berharap percepatan pemenuhan dokumen persyaratan penyaluran oleh pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penyerapan TKD pada semester kedua 2026 sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan sesuai target.