Periode April, Pendapatan APBN Sulbar Menguat diangka Rp494,92 Miliar

RRI.CO.ID, Mamuju - Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional Sulawesi Barat hingga akhir April 2026 menunjukkan tren positif. Pendapatan negara tercatat menguat, sementara belanja negara tetap tumbuh stabil.

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan realisasi pendapatan APBN di Sulawesi Barat sampai dengan 30 April 2026 mencapai Rp494,92 miliar atau 35,28 persen dari target sebesar Rp1,403 triliun.

“Capaian pendapatan tersebut didominasi oleh penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp421,50 miliar atau 32,27 persen dari target,” ujar Syakran Rudy dalam siaran persnya, di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Selasa, 26 Mei 2026.

Ia menjelaskan, jenis penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp144,84 miliar dan Bea Keluar sebesar Rp100,23 miliar.

Menurutnya, peningkatan penerimaan PPN dipengaruhi oleh meningkatnya setoran dari wajib pajak instansi pemerintah. Sementara itu, penerimaan Bea Keluar meski masih menjadi salah satu penyumbang utama, mengalami penurunan sebesar 14,96 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

“Penurunan tersebut dipicu fluktuasi harga referensi crude palm oil (CPO) dan turunannya pada awal tahun 2026,” jelasnya.

Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp73,42 miliar atau 75,70 persen dari target Rp96,98 miliar.

Syakran Rudy menyebutkan, kontribusi terbesar PNBP berasal dari pendapatan biaya pendidikan sebesar Rp28,82 miliar yang bersumber dari Universitas Sulawesi Barat, STAIN Majene, dan Poltekkes Mamuju.

Selain itu, terdapat kontribusi dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp7,55 miliar, yang sebagian besar berasal dari satuan kerja Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.

Ia menegaskan, capaian ini menunjukkan pengelolaan fiskal di Sulawesi Barat tetap terjaga dan mampu menopang pelaksanaan program pembangunan daerah secara berkelanjutan.