RRI.CO.ID, Mamuju - Realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Barat hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp4,547 triliun atau 51,71 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut tumbuh 4,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy).

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan pertumbuhan belanja negara pada semester pertama 2026 terutama ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), meski Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi.

"Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan 30 Juni 2026 terealisasi sebesar Rp4.547,64 miliar atau 51,71 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 4,37 persen (yoy). Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP), sementara Transfer ke Daerah (TKD) masih mengalami kontraksi," kata Syakran Rudy, dalam media briefing yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Kamis, 23 juli 2026.

Ia menjelaskan, realisasi Belanja Pemerintah Pusat meningkat sebesar 38,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan tersebut didorong oleh meningkatnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Menurut Syakran, belanja pegawai tumbuh sebesar 29,04 persen dengan kontribusi terbesar berasal dari Kementerian Agama dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

"Belanja pegawai meningkat sebesar 29,04 persen, didominasi oleh Kementerian Agama dan Polri," ujarnya.

Selain itu, belanja barang dan jasa meningkat sebesar 22,94 persen. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh belanja dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Polri yang menjadi penyumbang terbesar.

Sementara itu, belanja modal mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni mencapai 113,40 persen secara tahunan. Lonjakan tersebut didominasi oleh realisasi anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Sulawesi Barat.

Syakran menilai, peningkatan Belanja Pemerintah Pusat menjadi indikator percepatan pelaksanaan program dan proyek strategis nasional di Sulawesi Barat pada semester pertama 2026.

Meski demikian, ia mengakui realisasi Transfer ke Daerah masih mengalami kontraksi sehingga perlu terus didorong agar penyerapan anggaran daerah dapat berjalan lebih optimal pada semester kedua tahun ini.