DJPb Sulbar: Satu Data Keuangan Jadi Kunci Percepatan Belanja Daerah

RRI.CO.ID, Mamuju - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola keuangan melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi atau dashboard keuangan. Langkah tersebut diyakini mampu mempercepat realisasi anggaran sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Barat, Syakran Rudy, mengatakan dashboard tersebut menyajikan berbagai informasi strategis terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam satu sistem yang dapat diakses kepala daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.

"Secara ringkas, ini adalah dashboard yang memuat seluruh data pengelolaan keuangan. Mulai dari data APBN, APBD, data ekonomi, aliran dana dari pemerintah pusat, pembiayaan, hingga pergerakan kas daerah dan desa. Dengan begitu, kepala daerah memiliki satu data yang komprehensif untuk mengelola keuangan daerah," ujar Syakran, saat diwawancara di kantornya, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurutnya, integrasi data tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan serta penguatan fungsi pengawasan internal melalui inspektorat provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia menilai, tata kelola yang baik akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat sehingga berdampak langsung terhadap percepatan realisasi belanja pemerintah.

"Kalau penggunaan anggaran lebih cepat, maka uang akan lebih cepat beredar di masyarakat. Perputaran ekonomi menjadi lebih baik, dan itu menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Syakran mengakui peredaran dana di Sulawesi Barat masih relatif terbatas dibandingkan daerah lain. Namun, menurutnya, kondisi tersebut dapat dioptimalkan melalui pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel, pengawasan yang kuat, serta pemantauan realisasi anggaran secara berkala.

"Dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan kontrol yang dilakukan secara berkala, pertumbuhan ekonomi daerah dapat dipercepat meskipun kapasitas fiskalnya masih terbatas," jelasnya.

Lebih lanjut, Syakran berharap perbaikan tata kelola keuangan di seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Barat dapat menjadi modal untuk memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat.

"Kita berharap manajemen keuangan yang semakin baik dari kepala daerah dapat memberikan hasil nyata, termasuk peluang memperoleh insentif fiskal. Ini tentu akan menjadi dorongan positif bagi kabupaten, kota, maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya," pungkasnya.