KBRN, Mamuju : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sulawesi Barat hingga 30 September 2025 khususnya jenis belanja tercatat mencapai Rp6,98 triliun atau 69,03 persen dari total pagu sebesar Rp10,11 triliun, nilai tersebut tercatat kontraksi sebesar 12,21 persen secara tahun ke tahun (yoy) yang dipengaruhi oleh kontraksi Belanja Pemerintah Pusat Pusat (BPP) sebesar 27,18 persen dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 3,74 persen.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Barat, Tjahjo Purnomo, saat pihaknya menggelar Media Briefing perkembangan APBN regional Sulawesi Barat periode September di aula kantornya, Rabu, 29 Oktober 2025.

Dirinya menyampaikan bahwa realisasi tersebut menunjukkan pergerakan positif dalam pelaksanaan anggaran pemerintah pusat di daerah.

“Belanja APBN Sulawesi Barat terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Hingga akhir September, realisasi BPP mencapai Rp2,09 triliun atau 57,18 persen dari pagu sebesar Rp3,65 triliun, sedangkan TKD mencapai Rp4,89 triliun atau 75,75 persen dari pagu sebesar Rp6,45 triliun,” ujar Tjahjo di Mamuju.

Ia menjelaskan, realisasi BPP masih didominasi oleh belanja pegawai dengan nilai mencapai Rp1,11 triliun. Selain itu, belanja barang terealisasi sebesar Rp574,85 miliar, belanja modal sebesar Rp390,69 miliar, dan belanja sosial mencapai Rp8,29 miliar.

Menurut Tjahjo, capaian ini menunjukkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Barat terus bergerak sesuai rencana dan diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. “Kami terus mendorong satuan kerja agar mempercepat penyerapan anggaran dengan tetap menjaga kualitas belanja agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperkuat efektivitas belanja negara, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Barat.