KBRN, Mamuju : Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) periode Agustus 2025 tersalur sebesar Rp 4,34 triliun, tercatat terkontraksi diangka 5,57 persen secara year on year (yoy). Penyaluran ini didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Insentif Fiskal.
Hal ini dibahas dalam Media Briefing yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Provinsi Sulawesi Barat di aula kantornya, Senin, 29 September 2025.
"Jenis TKD yang tumbuh positif adalah DBH, DAK Non Fisik, dan Insentif Fiskal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik dan Dana Desa mengalami kontraksi dibandingkan periode sebelumnya," ujar Kepala Kanwil Djpb Sulawesi Barat Tjahjo Purnomo dalam pemaparannya.
Dijelaskan bahwa, jenis TKD yang tumbuh positif diantaranya DBH yang terealisasi Rp 39,32 miliar, DAK Non Fisik sebesar Rp 722,97 miliar serta insentif fiskal sebesar Rp 10,20 miliar atas kinerja Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
"Sementara untuk TKD yang terkontraksi adalah DAU terealisasi sebesar Rp 3,14 triliun, DAK Fisik sebesar Rp 71,53 miliar dan dana desa diangka Rp 356,28 miliar yang terbagi dari Dana Desa yang telah ditentukan peruntukannya (Earmark) sebesar Rp 237,78 miliar dan Dana Desa yang tidak ditentukan peruntukannya (Non Earmark) sebesar Rp 118,49 miliar," jelasnya.
Dana desa Earmark digunakan untuk dukungan program ketahanan pangan, penurunan stunting, pembangunan berbasis padat karya tunai, penurunan kemiskinan ekstrem dan penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Melalui penguatan penerimaan negara dan optimalisasi belanja, khususnya Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah berkomitmen menghadirkan pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas layanan publik hingga ke desa. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, manfaat pembangunan diyakini akan semakin nyata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....