BPS Sulbar Matangkan Persiapan Sensus Ekonomi 2026

  • 21 Apr 2026 09:41 WIB
  •  Mamuju

RRI.CO.ID, Mamuju – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Kepala BPS Sulawesi Barat, Suri Handayani, mengatakan sejumlah tahapan persiapan telah berjalan, termasuk penyediaan atribut petugas yang kini hampir rampung.

Ia menyampaikan, secara umum kesiapan atribut sudah mendekati 100 persen. Namun, masih terdapat satu komponen yang menunggu penyelesaian, yakni penyediaan perlengkapan berbasis teknologi.

“Kalau persentase mungkin saya belum cek secara rinci, tetapi yang jelas untuk atribut sudah hampir 100 persen. Kami hanya menunggu penyediaan emtek, karena petugasnya belum final. Jika petugas sudah ditetapkan, maka atribut akan lengkap 100 persen,” ujar Suri Handayani, di kantor BPS Sulbar, Selasa, 21 April 2026.

Selain kesiapan atribut, BPS Sulbar juga aktif melakukan sosialisasi kepada berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan dukungan lintas sektor dalam pelaksanaan SE 2026.

Menurut Suri, pihaknya telah melakukan kunjungan ke sejumlah OPD secara intensif untuk memberikan pemahaman terkait pentingnya sensus ekonomi.

“Untuk sosialisasi ke OPD, kami sudah melakukan belasan kali kunjungan. Bahkan beberapa OPD sudah kami datangi lebih dari sekali. Secara keseluruhan, sekitar 13 hingga 14 OPD sudah kami kunjungi,” jelasnya.

Ia menambahkan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi antarinstansi, sehingga pelaksanaan SE 2026 dapat berjalan optimal.

Sekadar diketahui Sensus Ekonomi adalah pendataan lengkap seluruh usaha ekonomi di Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei–Agustus 2026 mendatang yang bertujuan memotret struktur dan karakteristik usaha (UMKM hingga perusahaan besar) sebagai dasar kebijakan pemerintah.

BPS Sulbar berharap, dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang akurat dan berkualitas sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ekonomi di daerah.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....