KBRN, Mamuju : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hingga periode 31 Agustus 2025 perlu dipacu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Sulawesi Barat mencatat belanja APBN di provinsi ke-33 ini diangka Rp 6,15 triliun atau 59,66 persen dari pagu sebesar Rp 10,31 triliun.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Djpb) Sulawesi Barat Tjahjo Purnomo saat pihaknya menggelar media briefing terkait APBN regional Sulawesi Barat periode realisasi hingga 31 Agustus 2025, digelar di Aula kantornya, Senin, 29 September 2025.

"Belanja APBN tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang terealisasi sebesar Rp 1,80 triliun atau 51,52 persen dari pagu sebesar Rp 3,52 triliun. Sementara untuk Transfer ke Daerah (TKD) yang terealisasi diangka Rp 4,34 triliun atau 64,03 persen dari pagu diangka Rp 6,78 triliun.

"Realisasi BPP didominasi oleh belanja pegawai yang terealisasi sebesar Rp 990,99 miliar. Selain itu terdapat realisasi belanja barang sebesar Rp 494,89 miliar, belanja modal sebesar Rp 331,74 miliar serta belanja sosial sebesar Rp 8,29 miliar," jelasnya.

Berdasarkan jenis belanja, belanja yang memerlukan perhatian khusus adalah belanja barang dan belanja modal. Hingga Agustus 2026 realisasi belanja modal baru mencapai Rp 311,74 miliar atau 31,57 persen dari pagu, sedangkan belanja barang mencapai Rp 494,89 miliar atau 42,41 persen dari pagu.

Meskipun begitu, secara keseluruhan capaian APBN hingga periode 31 Agustus 2025 menjadi instrumen yang positif dalam menjaga pemulihan ekonomi dan mendorong pembangunan yang inklusif di Sulawesi Barat.