Tata Kelola APBN dan APBD Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Sulbar

RRI.CO.ID, Mamuju - Kualitas tata kelola anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudy, saat melakukan audiensi di ruang Bupati Mamuju, Senin, 15 Juni 2026.

Menurutnya, percepatan dan ketepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan kecepatan, ketepatan dan koordinasi belanja pemerintah. Baik APBN maupun APBD harus mampu menyentuh masyarakat dan sektor produktif secara cepat agar memberikan dampak yang nyata," kata Syakran Rudy dalam wawancaranya.

Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang dikelola secara efektif akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga tumbuhnya investasi. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran berpotensi mengurangi efek pengganda (multiplier effect) terhadap perekonomian daerah.

Menurut Syakran, APBN dan APBD merupakan instrumen strategis yang dapat menggerakkan sektor riil. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran.

"Kalau APBN dan APBD lamban sentuhannya kepada masyarakat dan pelaku usaha, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi kurang optimal," ujarnya.

Selain percepatan belanja, Syakran menilai terdapat dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertama, tata kelola keuangan daerah yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Kedua, penguatan sistem data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Ia menegaskan, tata kelola yang baik dan dukungan data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

"Dua hal yang harus berjalan beriringan adalah tata kelola APBD yang baik dan sistem data informasi yang kuat. Dengan itu, kebijakan pembangunan dapat lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.