RRI.CO.ID, Malang - Memasuki bulan Ramadhan, sejumlah orang tua murid sempat mengeluhkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai kurang sesuai harapan. Foto dan video menu keringan yang beredar di media sosial memicu perdebatan, bahkan disebut terlalu sederhana untuk program nasional peningkatan gizi anak ini.

Menanggapi hal tersebut, Mitra Dapur SPPG Pandanwangi 1, Danny Agung Prasetyo, angkat bicara dalam dialog Malang Menyapa di RRI Malang dengan tema “Mengenal Mitra Dapur SPPG Program MBG” Jumat (28/2/2026) pagi. Danny menjelaskan bahwa menu Ramadhan memang disajikan dalam bentuk “keringan” untuk dibawa pulang sebagai menu berbuka. “Standar dari Badan Gizi Nasional tetap mewajibkan ada protein hewani dan nabati. Tidak boleh asal-asalan,” tegasnya.

Ia memaparkan bahwa pagu anggaran berbeda sesuai jenjang. Untuk PAUD, TK hingga SD kelas 3, pagu sebesar Rp8.000, sedangkan untuk SD kelas 4 ke atas, SMP, SMA serta ibu hamil dan menyusui sebesar Rp10.000. “Nilai itu sudah mencakup bahan baku dan operasional. Porsinya memang disesuaikan kebutuhan usia,” jelasnya.

Walaupun kejadian yang sempat viral ini bukan terjadi pada Dapur SPPG yang dia Kelola, Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang ini, mengakui, bahwa untuk memenuhi standart ini juga bukan merupakan suatu hal yang mudah. Dirinya juga pernah mengalami kendala produksi pada bulan Ramadhan ini.

Danny menyinggung insiden produksi siomay yang batal dibagikan karena kendala teknis pada freezer beberapa waktu lalu. Demi mencegah risiko keracunan massal, pihak dapur memilih mengganti dengan menu darurat seperti telur, kering tempe, dan kurma. “Kalau sampai terjadi Kejadian Luar Biasa, kontrak bisa langsung diputus. Kami tidak mau ambil risiko untuk anak-anak,” ujarnya.

Ia menegaskan, dapur mitra diawasi langsung oleh Kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang setiap hari memantau proses produksi. Seluruh peralatan wajib berbahan stainless steel, memiliki cold storage, serta sistem sterilisasi ompreng. “Ini bukan katering biasa. Standarnya nasional,” tambahnya.

Terkait kritik masyarakat, Dani menyatakan terbuka dan siap berbenah. Ia mendorong wali murid menyampaikan pengaduan melalui PIC sekolah atau Call Center 127 milik Badan Gizi Nasional. “Kontrol sosial itu penting. Tapi mari disampaikan lewat jalur resmi agar bisa segera kami tindaklanjuti,” pungkasnya.