RRI.CO.ID, Malang - Keterlibatan pemerintah daerah maupun pusat dalam memfasilitasi arus mudik dinilai sebagai langkah tepat guna menekan dampak kemacetan dan kecelakaan.

Pakar transportasi sekaligus dosen Teknik Sipil dari Universitas Widya Gama (UWG) Malang, Aji Suraji, menilai mobilisasi besar-besaran saat Lebaran merupakan budaya turun-temurun masyarakat Indonesia untuk bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman.

“Arus mudik ini fenomena sosial yang tidak bisa dipungkiri karena mengandung kearifan lokal. Kalau difasilitasi dengan baik, dampak kemacetan dan kecelakaan bisa dikurangi,” ujarnya dalam Dialog Malang Menyapa Senin, 2 Maret 2026.

Terkait efektivitas program mudik gratis, Aji menyebut belum ada penelitian terbuka yang secara komprehensif mengukur dampaknya terhadap sistem transportasi secara nasional. Namun secara konsep, penggunaan angkutan massal seperti bus dinilai lebih efisien dibanding kendaraan pribadi.

Ia menjelaskan, satu unit bus berkapasitas sekitar 55 penumpang jauh lebih hemat ruang jalan dibanding mobil pribadi yang rata-rata hanya diisi empat orang.

“Penggunaan bus membuat kebutuhan ruang jalan per orang lebih kecil, sehingga kapasitas jalan meningkat dan kepadatan bisa ditekan, terutama pada periode puncak arus mudik,” terang Aji.

Selain mengurangi kemacetan, mudik gratis juga dinilai berkontribusi pada aspek keselamatan. Aji menyoroti tingginya pemudik yang menggunakan sepeda motor dengan membawa muatan berlebih, yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan. Begitu pula kendaraan pribadi yang jarang digunakan untuk perjalanan jauh, berpotensi mengalami gangguan teknis maupun kesalahan manuver di jalan raya.

“Perjalanan jarak jauh dengan sepeda motor dan membawa barang-barang overload sangat rentan terhadap keselamatan. Dengan mudik gratis, risiko itu bisa ditekan,” katanya.

Ia menambahkan, pengelolaan mudik gratis perlu didukung pendataan yang baik dan identifikasi tujuan utama pemudik di tiap daerah.

“Pendaftaran awal dan seleksi peserta dinilai penting agar distribusi armada tepat sasaran,” imbuh Dosen Prodi Teknik Sipil ini.

Aji juga menyarankan agar titik penurunan penumpang dilakukan di lokasi yang memiliki konektivitas transportasi memadai, seperti terminal atau halte resmi, bukan di pinggir jalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan pemudik yang membawa banyak barang.

Dengan pengelolaan yang terencana dan berbasis data, ia optimistis program mudik gratis dapat menjadi bagian dari solusi pengendalian arus mudik sekaligus wujud kepedulian sosial berbagai pihak dalam mendukung tradisi tahunan masyarakat Indonesia. (Annisa)