RRI.CO.ID, MAKASSAR — Muslim Discourse Forum sukses menggelar diskusi keislaman bertajuk "Saatnya Hijrah Menuju Keberkahan" di Hotel Premier, Makassar, pada Minggu 28 juni 2026. Diskusi ini secara khusus menyoroti strategi membangun ekonomi bangsa yang kuat dan berdaulat.

Momentum Tahun Baru Hijriah dijadikan pijakan penting untuk mengevaluasi sistem ekonomi nasional yang dinilai kian menjauh dari kemaslahatan rakyat. Acara ini menghadirkan dua pakar ekonomi terkemuka sebagai narasumber, yaitu Prof. Dr. Firman Menne, S.E., Ak., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bosowa) dan Prof. Dr. H. Marsuki, DEA (Guru Besar Ilmu Ekonomi Bidang Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Hasanuddin).

Keduanya membedah secara tajam potret buram serta ketimpangan perekonomian Indonesia saat ini, baik dari perspektif syariat Islam maupun realitas struktural-politik yang terjadi di lapangan. Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Firman Menne mengajak umat Islam untuk kembali sadar dan peka terhadap realitas sosial di sekeliling mereka.

Menurutnya, ketimpangan yang terjadi saat ini merupakan alarm keras bahwa sistem yang berjalan tidak sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan. Pilihan untuk berhijrah secara ekonomi secara sistemik dinilai sudah tidak bisa ditawar lagi demi mewujudkan keadilan sosial.

"Kita sebagai umat Islam harusnya kembali menyadari bahwa saat ini terlalu banyak ketimpangan-ketimpangan di tengah masyarakat yang tentu tidak sejalan dengan apa yang disyaratkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita berharap dengan momentum tahun baru Hijriyah ini kembali membangun kesadaran kita untuk kembali kepada Islam agar betul-betul keberkahan yang Allah janjikan itu bisa kita dapatkan," ujar

Lebih lanjut, Prof. Firman memperkuat argumennya dengan mengutip landasan teologis yang tertuang dalam Al-Qur'an. Ia mengingatkan bahwa kedaulatan ekonomi sebuah bangsa sangat erat kaitannya dengan integritas moral dan spiritual para penduduknya, terutama dalam hal iman dan takwa kepada pencipta.

"Sebagaimana firman Allah di dalam Surah Al-A'raf ayat 96, jika sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan baik itu dari langit maupun bumi. Poin ini harus bisa memberi atau menjadi jalan bagi kita semua untuk melakukan perubahan besar," tambah Prof. Firman Menne menegaskan pentingnya perubahan arah kebijakan ekonomi.

Sementara itu, Prof. Dr. H. Marsuki, DEA, membedah persoalan dari sudut pandang ekonomi-politik dan moneter. Ia menyoroti bagaimana sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah kini dikuasai oleh kelompok oligarki melalui instrumen politik kekuasaan. Praktek ini dinilai telah melanggar khittah konstitusi yang mengamanatkan kekayaan alam untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

"UUD ini disusun dengan prinsip bahwa sumber daya alam adalah warisan untuk rakyat demi kesejahteraan masyarakat ke depan. Tapi sekarang siapa pemilik sumber daya alam? Yang mengurusi adalah pihak oligarki, pihak yang betul-betul lain, yang berpikir hanya untuk kepentingan kekuasaan menggunakan pendekatan politik untuk menguasai seluruh sumber daya. Ini terjadi sejak zaman Soeharto, tapi zaman Soeharto oligarkinya masih sederhana dan sentralistik," ungkap Prof. Marsuki.

Prof. Marsuki menambahkan bahwa situasi pasca-reformasi justru membuat gurita oligarki ini semakin tidak terkendali dan menyebar ke tingkat daerah. Demokratisasi kekuasaan tanpa kontrol yang ketat justru memicu eksploitasi kekayaan negara yang dilakukan secara berjamaah oleh segelintir elite politik dan pengusaha, sehingga menyengsara rakyat kecil.

"Di kemudian hari secara setara reformasi demokrasi, karena oligarki ini menyebar ke seluruh kekuatan-kekuatan, timbullah raja-raja kecil yang menguasai sumber daya alam. Di sinilah mulai sebenarnya kehancuran ekonomi bangsa yang tidak lagi sesuai dengan amanat UUD 1945. Banyak sekali contoh sumber daya tidak lagi dikuasai oleh negara, tetapi dikuasai oleh pemerintah yang masalahnya pemerintah berkuasa dikoleksi oleh oligarki. Jadi uang rakyat itu, mereka memilih terhadap kepentingan pihak yang terkena tekanan tertentu, sehingga persoalan masyarakat untuk menikmati seluruh warisan-warisan Tuhan menjadi terhambat," jelas Guru Besar UNHAS tersebut.

Di akhir diskusi, Prof. Marsuki juga memberikan kritik tajam terhadap sektor keuangan dan perbankan nasional. Menurutnya, regulasi keuangan saat ini membiarkan sektor perbankan berjalan di jalurnya sendiri tanpa menyentuh akar rumput, sementara ekonomi rakyat dibiarkan berjalan pincang tanpa proteksi dan spirit kebersamaan yang nyata.

"Sektor perbankan saat ini jauh daripada spirit kepentingan usaha. Spekulasi pasar modal dihilangkan, namun perbankan dibiarkan berjalan sendiri. Itu adalah contoh nyata, kemudian dari sektor ekonomi rakyat, akhirnya mereka hanya diposisikan sebagai objek ekonomi saja tanpa kedaulatan yang riil," pungkas Prof. Marsuki menutup diskusi.