DPRD Sulsel Soroti Kompensasi Listrik dan Kuota BBM

RRI. CO. ID, MAKASSAR - Persoalan pengelolaan dan distribusi energi di Sulawesi Selatan kembali menjadi perhatian DPRD Sulsel. Komisi D DPRD Sulsel menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait tata kelola energi di daerah, Selasa (6/10/2026). RDP tersebut melibatkan pihak terkait, khususnya menyangkut pelayanan kelistrikan serta ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan gas di Sulawesi Selatan.

Usai RDP, Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Kadir Halid mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan menjadi evaluasi penting terhadap persoalan energi yang selama ini dikeluhkan masyarakat. Ia menyebut Komisi D DPRD Sulsel telah beberapa kali menggelar RDP bersama pihak terkait, termasuk dua kali pertemuan dengan PLN untuk membahas persoalan kelistrikan.

“Ini mudah-mudahan laporan terakhir untuk PLN, terakhir juga untuk Pertamina. Mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi,” kata Andi Kadir Halid.

Salah satu poin utama yang dibahas dalam RDP yakni persoalan kompensasi bagi pelanggan PLN yang terdampak pemadaman listrik. Menurut Andi Kadir, masih terdapat perbedaan persepsi mengenai aturan yang mengatur pemberian kompensasi tersebut.

“Kesimpulan kita hari ini soal kompensasi karena ada perbedaan persepsi soal aturan. Kami akan pertanyakan kepada kementerian terkait mengenai regulasi ini,” ujarnya.

Andi Kadir menilai, apabila aturan mengenai kompensasi tersebut tidak memiliki pemahaman yang sama antara regulator dan PLN, masyarakat berpotensi dirugikan. Karena itu, Komisi D berencana melakukan konsultasi dengan kementerian terkait.

“Kita harapkan Komisi nanti akan berkunjung dan konsultasi kepada kementerian untuk mempertanyakan soal kompensasi untuk PLN,” katanya.

Selain persoalan listrik, Komisi D DPRD Sulsel juga menyoroti potensi keterbatasan pasokan BBM dan gas. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan energi masyarakat terus berjalan, sementara kebijakan pembatasan distribusi dapat berdampak pada ketersediaan di lapangan.

Andi Kadir mengatakan pihaknya akan mempertanyakan kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi maupun gas, termasuk memastikan kecukupan pasokan di sejumlah wilayah. “Kita akan mempertanyakan soal penambahan kuota, apakah itu BBM subsidi, termasuk gas. Kita akan pertanyakan jumlah kuotanya,” jelasnya.

Menurut dia, apabila kuota tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, maka potensi kelangkaan BBM dan gas dapat kembali terjadi di sejumlah daerah. Komisi D DPRD Sulsel juga menyinggung kebijakan pembatasan atau pengaturan distribusi BBM yang diterapkan secara bergilir.

DPRD Sulsel ingin memastikan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan kondisi energi di daerah. Ke depan, Komisi D DPRD Sulsel akan melakukan konsultasi kepada kementerian terkait untuk mendapatkan kejelasan mengenai aturan kompensasi listrik sekaligus memperjuangkan penambahan kuota BBM dan gas di Sulsel.

“Kami akan konsultasi kepada kementerian untuk mempertanyakan soal kompensasi PLN, serta soal pertambahan kuota untuk BBM dan gas,” pungkasnya.