DPRD Makassar Tampung Keluhan Warga soal Pemadaman Listrik

RRI. CO. ID, MAKASSAR - Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menegaskan lembaganya akan terus membuka ruang untuk menampung berbagai keluhan dan keresahan masyarakat, termasuk persoalan pemadaman listrik yang masih dirasakan warga. Sebagai wakil rakyat, DPRD memahami hal ini sangat mengganggu aktivitas harian warga, namun kondisi kelistrikan juga perlu dilihat secara menyeluruh.

“Sebagai wakil rakyat, pasti kita akan menampung keluhan-keluhan masyarakat. Tetapi kita juga perlu memahami bagaimana kondisi kelistrikan kita, khususnya di Sulawesi Selatan, baik yang ada di Bakaru maupun yang ada di Jeneponto,” ujar Supratman usai peringatan tragedi kebakaran Dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW selasa malam (01/09/2026).

Menurutnya, pemadaman bergilir seharusnya tidak terjadi jika kapasitas listrik yang tersedia sudah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu, DPRD Makassar akan mempertanyakan lebih lanjut kondisi kelistrikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan yang transparan.

“Kalau kapasitas listrik kita memadai untuk memenuhi kebutuhan, untuk apa dibatasi listrik? Mungkin karena pembangkit, mungkin debit air yang kurang,” katanya.

Supratman menilai informasi mengenai penyebab pemadaman harus disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami kondisi sebenarnya, bukan hanya menerima dampak dari gangguan pasokan listrik tanpa penjelasan yang memadai.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD Makassar juga turut mengenang tragedi kebakaran yang terjadi pada 29 Agustus lalu. Momentum itu dirangkaikan dengan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan sekaligus tanda perhatian kepada para keluarga korban yang terdampak.

“Kalau kita tidak menghargai atau memberikan apresiasi kepada para keluarga korban, mereka akan merasa bahwa ini diabaikan begitu saja. Momentum ini adalah momentum sejarah yang sepanjang masa pasti kita akan ingat,” tuturnya.

Di sisi lain, perkembangan fasilitas perkantoran juga terus berjalan. Sejak 1 Agustus, aktivitas perkantoran telah kembali dilakukan di gedung lama setelah proses rehabilitasi selesai dikerjakan melalui anggaran perubahan tahun sebelumnya.

Sementara itu, rencana pembangunan gedung baru DPRD Makassar juga terus dipersiapkan. Gedung baru tersebut direncanakan memiliki luas sekitar 11.000 meter persegi, meningkat dari rencana sebelumnya yang berkisar 9.000 meter persegi.

Penambahan luas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas DPRD Makassar yang kini berjumlah 50 anggota. Sebelumnya, gedung lama dirancang untuk menampung hanya 25 anggota DPRD.

“Daya tampung kita memang harus lebih besar. DPRD ini sebelumnya hanya 25 anggota, sekarang sudah 50 anggota, sehingga memang membutuhkan tempat yang jauh lebih besar,” jelasnya.

Desain gedung baru juga akan lebih mengutamakan aspek keselamatan, dilengkapi jalur dan pintu darurat yang memadai, berbeda dengan bangunan sebelumnya yang dinilai kurang memadai dalam hal keamanan. “Pastinya lebih safety, karena akan ada jalur darurat atau pintu darurat. Tidak seperti bangunan-bangunan sebelumnya,” ujarnya.

Di tengah berbagai aspirasi dan aksi masyarakat, DPRD Makassar menegaskan pintu komunikasi tetap terbuka lebar. Sejumlah surat dan keluhan telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi, termasuk rapat dengar pendapat dengan pihak terkait.

DPRD Makassar memastikan setiap aspirasi masyarakat akan menjadi perhatian serius dan diupayakan penyelesaiannya sesuai dengan kewenangan lembaga legislatif demi kepentingan bersama.