RRI.CO.ID, Makassar - Komisi-komisi DPRD Kota Makassar menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) triwulan pertama Tahun Anggaran 2026 bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Rabu, 1 Maret 2026. Khusus di Komisi A, rapat menghadirkan para camat dan lurah se-Kota Makassar.

Rapat tersebut bertujuan untuk mengevaluasi realisasi penggunaan anggaran di tingkat kecamatan dan kelurahan selama tiga bulan pertama tahun berjalan.

Anggota Fraksi PKS DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan hingga memasuki triwulan pertama, realisasi anggaran di sejumlah kecamatan dan kelurahan masih tergolong rendah.

“Hari ini kita masuk rapat monitoring dan evaluasi untuk mendengar realisasi penggunaan anggaran oleh camat dan lurah se-Kota Makassar. Yang saya lihat, belum ada yang sampai 20 persen,” ujarnya.

Ia menegaskan agar penggunaan anggaran tetap mengacu pada fungsi dan peruntukan yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan maksimal.

Selain membahas realisasi anggaran, rapat juga menyoroti berbagai keluhan yang disampaikan para camat dan lurah, terutama terkait persoalan persampahan.

Menurut Andi Hadi Ibrahim yang juga Ketua DPD PKS Makassar inj, salah satu kendala utama di lapangan adalah keterbatasan armada pengangkut sampah yang dinilai belum memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Kesimpulannya memang ada keterbatasan armada pengangkutan sampah. Dulu sempat ada rencana penganggaran pembelian sejumlah unit mobil sampah untuk mendukung pelayanan masyarakat, khususnya pengangkutan sampah di seluruh kecamatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut akan dibawa dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk dicarikan solusi penganggaran ke depan.

“Insya Allah kami di DPRD terbuka dengan semua keluhan itu dan akan mencoba menganggarkan pembelian armada sampah agar pelayanan ke masyarakat bisa lebih optimal,” tegasnya.

Tak hanya soal jumlah armada, kondisi kendaraan yang ada juga menjadi sorotan. Banyak armada lama yang disebut kerap keluar masuk bengkel karena usia pakai yang sudah cukup tua.

“Armada-armada lama ini sering masuk bengkel. Sementara bengkel yang ada hanya di kantor PU, sehingga ketika rusak, perbaikannya bisa berbulan-bulan karena antrean kendaraan yang cukup banyak,” ungkapnya.

Untuk itu, DPRD mendorong adanya bengkel perbaikan di setiap kecamatan guna mempercepat proses perbaikan kendaraan operasional.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan pengangkutan sampah di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menjawab keluhan masyarakat terkait penanganan sampah di wilayah masing-masing.(**)