RRI.CO,ID, Makassar - Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Makassar menilai kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang mulai menerapkan program pemilahan sampah per 1 Agustus 2026 masih belum siap untuk dijalankan. Program tersebut dinilai membutuhkan sosialisasi dan dukungan fasilitas yang lebih matang sebelum diterapkan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Anggota Fraksi NasDem DPRD Makassar yang juga Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, saat dimintai tanggapannya pada Rabu, 22 Juli 2026. Menurut Ari, kebijakan yang menetapkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang hanya menerima sampah residu mulai 1 Agustus berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat karena belum disertai edukasi yang memadai.

"Kami menganggap aturan yang dibuat pemerintah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, terlalu terburu-buru. Masyarakat Kota Makassar belum siap menerima kebijakan ini karena sosialisasinya masih sangat minim," ujar Ari.

Ia menjelaskan, masyarakat masih belum memahami jenis sampah residu maupun tata cara memilah sampah organik dan nonorganik. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru memicu persoalan baru dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.

Selain edukasi, Ari menilai pemerintah juga belum menyediakan fasilitas pendukung yang memadai, seperti tempat sampah terpilah di lingkungan permukiman hingga tingkat RT dan RW. "Jangan hanya membuat aturan, tetapi pemerintah juga harus memfasilitasi masyarakat. Minimal tersedia tempat sampah pemilahan di setiap RT atau RW agar masyarakat lebih mudah menjalankan kebijakan tersebut," katanya.

Ari mengungkapkan, pihaknya telah menerima banyak keluhan dari warga yang merasa kebijakan itu diterapkan secara mendadak tanpa adanya pendampingan maupun sarana pendukung. Menurutnya, masyarakat membutuhkan waktu untuk memahami sistem pemilahan sampah sekaligus menyesuaikan kebiasaan sehari-hari sebelum aturan tersebut diberlakukan secara penuh.

Ia juga menilai pemerintah perlu belajar dari program-program pengelolaan sampah sebelumnya yang setidaknya disertai penyediaan fasilitas sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat belum siap lalu petugas hanya mengangkut sampah residu, sementara warga belum tahu cara mengelola sampah lainnya, yang terjadi justru sampah akan menumpuk dan bisa membuat Kota Makassar semakin semrawut," tegasnya.

Fraksi NasDem, lanjut Ari, mendukung upaya pemerintah meningkatkan pengelolaan sampah yang lebih baik. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap dengan sosialisasi yang masif, edukasi berkelanjutan, serta penyediaan fasilitas yang memadai.

Ia berharap Pemerintah Kota Makassar meninjau kembali jadwal penerapan kebijakan tersebut agar masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk memahami mekanisme pemilahan sampah dan dapat berpartisipasi secara optimal.(**)