RRI.CO.ID, Makassar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di kawasan Indonesia Timur, melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan. Langkah ini dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu inovasi yang tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA). Inovasi ini tidak hanya ditujukan untuk aset bernilai besar, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.

Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin, 28 Juli 2026.

Adi mengatakan, perkembangan teknologi keuangan membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif. Ruang pemanfaatan tokenisasi mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.

Menurutnya, berbagai inovasi tersebut telah memasuki tahap implementasi. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, antara lain tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan.

"Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Adi.

Ia menegaskan, OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah. "Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah," ujarnya.

FGD tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas IAKD OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin. Dalam kesempatan itu, Fatmawati Rusdi mengapresiasi inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan. "Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur," ujarnya.

Fatmawati juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, terutama dalam peningkatan literasi keuangan dan pencatatan keuangan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Mochamad Muchlasin, menyampaikan perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh 6,88 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Ia mengatakan, pengembangan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Forum tersebut juga dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, akademisi, industri jasa keuangan, serta pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan digitalisasi keuangan bagi pengembangan UMKM di Indonesia Timur. Selain itu, forum ini menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan pengembangan digitalisasi keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.

Diskusi dipandu Dosen Universitas Katolik Parahyangan, Yulius Purwadi Hermawan, yang memaparkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur, tantangan pengembangan wilayah, penguatan kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui forum ini, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia Timur.