RRI.CO.ID, Makassar - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar berharap penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak hanya berpatokan pada riwayat kredit macet, tetapi juga mempertimbangkan kondisi usaha yang telah kembali pulih dan berkembang. Harapan tersebut disampaikan Owner Wangi Rempah, Wahyu. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga mengalami kesulitan membayar pinjaman, meski saat ini usahanya telah kembali berjalan normal.

Ia mengungkapkan, selama ini pelaku UMKM telah beberapa kali mengikuti sosialisasi dari Bank Sulselbar, bank-bank Himbara, maupun Bank Indonesia terkait pembiayaan usaha. Namun, ia mengaku untuk mendapatkan biaya modal usaha dalam bentuk KUR cukup susah.

"Jangan cuma melihat daftar hitam UMKM sehingga tidak diberikan pencairan KUR. Bisa mungkin dicari solusi lain atau pertimbangan lain karena memang ada UMKM yang punya kredit macet, apalagi saat pandemi Covid-19 kemarin," ujar Wahyu, Selasa, 21 Juli 2026.

Wahyu mencontohkan usahanya yang bergerak di bidang jasa katering dan menjadi rekanan pemerintah. Menurutnya, usaha yang telah memiliki kontrak kerja dan pembayaran yang jelas seharusnya dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi perbankan dalam menyalurkan pembiayaan.

Ia menilai mekanisme pembayaran dari kontrak pemerintah dapat menjadi jaminan karena pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan sehingga risiko gagal bayar dapat diminimalkan. "Kami cuma mau dicarikan solusi bagaimana dengan UMKM yang punya catatan kredit hitam tapi sudah bangkit kembali usahanya. Bagaimana caranya supaya dibantu permodalan," katanya.

Menurut Wahyu, dukungan permodalan menjadi faktor penting agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pasar, dan membuka peluang kerja yang lebih besar. Ia berharap pemerintah, perbankan, dan OJK dapat menghadirkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel bagi UMKM yang telah menunjukkan perkembangan usaha meski memiliki riwayat kredit bermasalah akibat kondisi ekonomi pada masa pandemi.