Pemkab Soppeng Perkuat Sinergi Lintas Sektor Cegah Karhutla

RRI.CO.ID, Soppeng — Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan berbagai pemangku kepentingan memperkuat kerja sama dalam mencegah dan menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pencegahan dan Penanganan Karhutla Kabupaten Soppeng Tahun 2026.

Rapat koordinasi yang digelar di Aula Tantya Sudhirajati, Polres Soppeng, Kamis, 27 Agustus 2026, tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng. Kegiatan diselenggarakan oleh Polres Soppeng dan dibuka Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H.

Rakor turut melibatkan unsur Forkopimda, jajaran Pemerintah Kabupaten Soppeng, TNI-Polri, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, KPH Walanae Soppeng, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, serta sejumlah instansi terkait. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi Karhutla di wilayah Soppeng.

Sejumlah strategi dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pemetaan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi hingga kesiapan personel dan sarana prasarana. Selain itu, sistem komunikasi lintas instansi serta mekanisme pencegahan dan penanganan apabila terjadi kebakaran turut menjadi perhatian dalam rakor.

Polres Soppeng juga memaparkan pembentukan Satgas Karhutla sebagai bentuk kesiapsiagaan bersama menghadapi ancaman kebakaran. Untuk mempercepat koordinasi dan mobilisasi personel, wilayah Kabupaten Soppeng dibagi menjadi tiga rayon, yakni Rayon I meliputi Kecamatan Lalabata, Lilirilau dan Ganra, Rayon II mencakup Kecamatan Marioriawa dan Donri-Donri, sedangkan Rayon III meliputi Kecamatan Liliriaja, Citta dan Marioriwawo.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa kesiapan menghadapi Karhutla harus dibangun sejak dini sebelum kebakaran berkembang menjadi lebih besar. Ia meminta seluruh unsur meningkatkan pemantauan terhadap wilayah rawan, mengawasi titik panas atau hotspot, memastikan kesiapan personel serta memperkuat koordinasi antarinstansi.

Kapolres juga menyoroti peran Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaannya masing-masing. Kedua unsur tersebut diharapkan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran.

“Setiap informasi terkait titik rawan maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti secara cepat dan terukur agar tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan langkah pencegahan harus menjadi prioritas dalam menghadapi ancaman Karhutla. Ia meminta perangkat daerah, aparat kewilayahan serta pemerintah desa dan kelurahan memperkuat pemantauan di wilayah masing-masing dan segera menyampaikan informasi jika ditemukan titik panas maupun indikasi kebakaran.

Bupati juga mengingatkan masyarakat serta pelaku usaha di sektor pertanian dan perkebunan agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Imbauan tersebut dinilai penting, khususnya saat musim kemarau ketika kondisi lahan lebih mudah terbakar dan risiko terjadinya Karhutla meningkat.

“Keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Bupati.

Melalui rapat koordinasi lintas sektoral tersebut, Pemerintah Kabupaten Soppeng bersama seluruh unsur terkait berkomitmen meningkatkan sinergitas dan kesiapsiagaan menghadapi potensi Karhutla. Langkah antisipasi sejak dini akan terus diperkuat untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan serta mencegah dampaknya meluas di wilayah Kabupaten Soppeng.