RRI.CO.ID, Sidrap – Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi LPG tabung 3 kilogram bersubsidi agar tetap dapat dinikmati masyarakat yang berhak. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, di Ruang Rapat Bupati Lantai III, Kamis, 30 Juli 2026.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Pemerintah Kabupaten Sidrap dan Pengurus Cabang PMII Sidrap terkait ketersediaan LPG 3 kilogram yang sempat memicu harga jual di lapangan melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah daerah kemudian mengumpulkan seluruh pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pertemuan dihadiri Sales Branch Manager Pertamina Wilayah Sidrap, Mulian Pratama, Kepala Bagian Perekonomian Haris Alimin, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para agen penyalur LPG di Kabupaten Sidrap. Dalam rapat tersebut dibahas berbagai langkah konkret untuk memastikan stok tetap aman dan distribusi berjalan lancar hingga ke masyarakat.

Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, menyampaikan apresiasi kepada Pertamina dan para agen yang selama ini terus menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan LPG bersubsidi. Menurutnya, sinergi seluruh pihak menjadi kunci agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

"Terima kasih kepada Pertamina dan seluruh agen yang senantiasa berkomunikasi dan bekerja sama. Sinergi ini sangat penting agar kebutuhan LPG bersubsidi masyarakat terjaga dengan baik," ujar Nurkanaah.

Ia menjelaskan, Pertamina telah menambah penyaluran LPG sebanyak dua kali sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga di tingkat pengecer.

Selain membahas ketersediaan stok, rapat juga mengkaji rencana pelaksanaan program penukaran tabung LPG 3 kilogram ke LPG non-subsidi jenis Pink berkapasitas 5,5 kilogram. Program tersebut ditujukan agar penggunaan LPG bersubsidi benar-benar tepat sasaran, sementara masyarakat yang mampu didorong beralih menggunakan LPG non-subsidi.

"Kami harap ASN jadi contoh beralih ke tabung non-subsidi. Langkah ini kita lakukan agar subsidi tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan," tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Sidrap juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pelopor dalam penggunaan LPG non-subsidi sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran. Di akhir rapat, seluruh peserta berkomitmen memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan agar distribusi LPG 3 kilogram tetap lancar, harga terkendali, dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.