Siaga Karhutla 2026, TNI-Polri dan Lintas Sektor Perkuat Kesiapsiagaan di Sulsel

RRI.CO.ID, Makassar - Pemerintah Institusi dan lembaga lintas sektoral mengelar apel Gelar Pasukan menghadapi Skalasi Kebakaran Hutan dan Lahan di wilayah Sukawesi Selatan. Apel Gelar Pasukan tersebut dipimpin

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Selasa 11 Agustus 2026 diikuti personil TNI Polri dan Potensi penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Apel gelar pasukan lintas sektoral tersebut sebagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergi lintas sektoral dalam menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Kahan. Apel gelar pasukan lintas sektoral dihadiri unsur Forkopimda Sulawesi Selatan, Kepala BNNP Sulawesi Selatan, Wakapolda Sulawesi Selatan, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan, Kepala BMKG Wilayah IV Makassar, serta para kepala dinas dan instansi terkait di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar.

Dalam arahannya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menegaskan bahwa apel gelar pasukan dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan kesiapan personel dan sarana prasarana dalam menghadapi ancaman Kebakaran hutan dan kahan. Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan Karhutla harus dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

"Pencegahan dini, deteksi dini, dan pelaksanaan patroli secara rutin jauh lebih efektif daripada mengandalkan upaya pemadaman setelah kebakaran terjadi,” tegas Irjen Pol Djuhandani Rahadjo Puro.

Fenomena El Nino lanjut Kapolda, berpotensi menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan risiko kekeringan serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut memerlukan langkah mitigasi yang terintegrasi antara pemerintah, TNI-Polri, instansi terkait dan masyarakat.

Menurutnya, berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 di wilayah Sulawesi Selatan memiliki karakteristik yang tidak normal, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama untuk meminimalkan potensi terjadinya Karhutla serta dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkannya.

"Sangat penting memperkuat kesiapsiagaan melalui mitigasi, patroli terpadu, serta koordinasi lintas sektoral. Sinergi tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, pihak swasta, hingga seluruh elemen masyarakat,"sebut Irjen Pol Djuhandani.

Selain kesiapan personel, Kapolda Sulsel meminta seluruh sarana dan prasarana pendukung penanganan Karhutla dipastikan dalam kondisi siap digunakan, mulai dari mesin pompa, kendaraan operasional, peralatan pemadaman hingga alat pelindung diri bagi personel di lapangan.

"Seluruh jajaran meningkatkan koordinasi secara intensif dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya guna memastikan kesiapan dalam menghadapi dampak kekeringan maupun potensi terjadinya Karhutla," ujar Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro.