BBPOM Makassar Latih Petugas SPPG, Perkuat Deteksi Dini Keamanan Pangan MBG

RRI.CO.ID, Makassar– Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Makassar terus memperkuat pengawalan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Pengawasan tersebut tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

Program MBG dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemenuhan makanan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi anak-anak tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik, tetapi juga perkembangan intelektual serta kualitas generasi yang akan menjadi bagian dari bonus demografi Indonesia pada 2030–2040.

Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, BBPOM Makassar menggelar pelatihan penggunaan rapid test kit bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Jumat, 14 Agustus 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Baji Minasa BBPOM di Makassar itu diikuti 138 peserta yang terdiri atas Kepala SPPG dan Ahli Gizi dari 69 SPPG di wilayah Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Gowa.

Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan mengatakan, pelatihan tersebut merupakan bagian dari dukungan BPOM terhadap program prioritas pemerintah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan memperhatikan aspek keamanan pangan sejak bahan baku hingga makanan diterima oleh penerima manfaat.

"Kegiatan ini sekaligus tindak lanjut instruksi Bapak Kepala BPOM RI Taruna Ikrar bahwa BPOM harus memberikan dukungan terhadap program-program prioritas Presiden dan Wakil Presiden, termasuk MBG,” ujar Yosef, Selasa, 18 Agustus 2026.

Menurutnya, MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi anak, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Program tersebut menyasar sejumlah kelompok penerima manfaat, termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sekaligus berpotensi membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Program MBG bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi anak dan penerima manfaat lain seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita, namun juga berdampak dalam membuka lapangan pekerjaan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan,” lanjutnya.

Karena memiliki cakupan yang besar dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, Yosef menilai pelaksanaan MBG perlu dikawal secara bersama-sama. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, penerimaan dan penyimpanan bahan, proses pengolahan, pemorsian hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

“Tentunya program yang sangat baik ini perlu dikawal dengan baik oleh seluruh pihak agar dampaknya dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya wajib dipastikan keamanan pangannya mulai dari hulu sampai hilir, sejak pemilihan bahan baku, proses masaknya, pemorsian hingga didistribusikan pada penerima manfaat,” ungkap Yosef.

Ia menambahkan, setiap tahapan pengolahan pangan memiliki potensi risiko yang harus dikendalikan. Kontaminasi dapat berasal dari faktor fisik, kimia, maupun biologi dan apabila tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan risiko terjadinya keracunan pangan.

Dalam pelatihan tersebut, narasumber dari Laboratorium BBPOM Makassar memberikan pembekalan mengenai prinsip dan tata cara penggunaan rapid test kit. Materi mencakup teknik pengambilan dan penanganan sampel, prosedur pengujian, hingga cara membaca dan menginterpretasikan hasil pemeriksaan.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai berbagai faktor yang harus diperhatikan agar pengujian dapat dilakukan secara tepat. Dengan demikian, hasil pemeriksaan awal dapat menjadi salah satu dasar untuk melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan adanya bahan berbahaya atau penyimpangan mutu pada bahan pangan yang akan digunakan untuk MBG.

Tidak hanya mendapatkan materi secara teori, peserta juga mengikuti praktik langsung menggunakan rapid test kit. Sejumlah parameter keamanan dan mutu pangan diuji, antara lain formalin, boraks, nitrit, residu pestisida, kesegaran ayam, serta histamin sebagai salah satu indikator kesegaran ikan.

Melalui praktik tersebut, petugas SPPG diharapkan memiliki keterampilan untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap bahan baku sebelum digunakan dalam proses penyediaan makanan. Pemeriksaan awal ini menjadi langkah penting untuk membantu mencegah penggunaan bahan pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan penerima manfaat.

Yosef menjelaskan, rapid test merupakan salah satu instrumen deteksi dini yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya cemaran bahan kimia berbahaya pada sejumlah bahan pangan. “Pelatihan penggunaan rapid test atau uji cepat merupakan salah satu upaya deteksi dini cemaran bahan kimia berbahaya dalam bahan baku yang akan digunakan seperti ayam, ikan, sayur, buah, termasuk produk olahannya seperti kornet, sosis, dan lainnya,” jelasnya.

Selain cemaran kimia, aspek mikrobiologi juga menjadi perhatian dalam pengolahan makanan. Menurut Yosef, pemeriksaan mikrobiologi memerlukan peralatan khusus, termasuk fasilitas inkubasi bakteri, yang belum tersedia di setiap SPPG. Karena itu, petugas perlu memahami karakteristik bahan pangan yang memiliki risiko tinggi terhadap pertumbuhan mikroorganisme.

“Untuk uji mikrobiologi memang membutuhkan alat inkubasi bakteri, dan ini memang belum tersedia di setiap SPPG. Namun perlu waspada pada bahan baku DUIT, yakni daging, unggas, ikan dan telur. Keempat bahan ini sangat tinggi protein yang baik untuk metabolisme tubuh, namun pada sisi lain merupakan media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri,” ungkap Yosef.

Sebagai langkah sederhana, petugas juga dapat melakukan pengamatan organoleptik terhadap bahan pangan. Perubahan yang tidak normal pada bau, warna, rasa, maupun karakteristik fisik bahan dapat menjadi tanda awal bahwa bahan tersebut tidak layak digunakan. “Salah satu deteksi sederhana adanya cemaran mikroba adalah melalui organoleptis. Jika ada perubahan atau penyimpangan yang tidak normal seperti bau, warna dan rasa, maka jangan digunakan atau dikonsumsi, baik pada bahan baku ataupun makanan yang sudah siap saji,” jelasnya.

Yosef berharap pelatihan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi benar-benar diterapkan dalam operasional masing-masing SPPG. Menurutnya, kemampuan petugas melakukan pemeriksaan awal dapat menjadi bagian dari sistem pencegahan untuk meminimalkan risiko pangan yang tidak aman sampai kepada penerima manfaat.

“Semoga melalui pelatihan ini, keamanan dan kualitas MBG semakin baik dan mampu mencegah terjadinya kasus keracunan. Oleh karenanya, ilmu yang diperoleh harus diimplementasikan dengan baik,” lanjut Yosef.

BBPOM di Makassar, kata Yosef, juga membuka ruang untuk terus memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi, maupun penjamah pangan. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang disediakan, tetapi juga oleh kualitas dan keamanan makanan yang diberikan kepada masyarakat.

“BPOM senantiasa siap untuk memberikan dukungan dalam peningkatan kapasitas dan pengetahuan baik bagi Kepala SPPG, Ahli Gizi ataupun para penjamah pangannya. Program baik harus mampu dieksekusi dengan baik pula, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan,” pungkas Yosef.

Sementara itu, Kepala KPPG Makassar, Handayani, mengapresiasi pelatihan yang dilaksanakan BBPOM Makassar. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan bekal praktis bagi petugas SPPG dalam melakukan pemeriksaan awal terhadap bahan pangan yang akan digunakan.

“Pelatihan ini sangat penting bagi kami karena memberikan bekal praktis kepada petugas SPPG untuk melakukan pemeriksaan awal keamanan pangan. Kami berharap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dapat diterapkan secara optimal di masing-masing SPPG,” ungkap Handayani.

Handayani juga berharap kolaborasi antara KPPG Makassar dan BBPOM di Makassar dapat terus diperkuat. Menurutnya, peningkatan kapasitas petugas merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan dalam program MBG memenuhi prinsip keamanan pangan.

“Peningkatan kapasitas petugas menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung pelaksanaan pelayanan MBG yang aman, bermutu, dan sesuai ketentuan,” lanjut Handayani.

Pelaksanaan MBG pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai jumlah makanan yang dapat disalurkan kepada penerima manfaat. Lebih dari itu, setiap makanan yang diberikan harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan kecukupan gizi agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat.

Jaminan keamanan pangan menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program tersebut. Dengan penguatan kapasitas petugas SPPG, pemanfaatan deteksi dini, serta kolaborasi antara BPOM dan seluruh pemangku kepentingan, risiko pangan yang tidak aman diharapkan dapat diminimalkan.

Dengan demikian, program Makan Bergizi Gratis tidak sekadar menjadi program pemenuhan kebutuhan gizi hari ini, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.