RRI.CO.ID, Barru - Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Teknis Pelaksanaan Program Optimasi Lahan (OPLA) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Lantai 6 Mal Pelayanan Publik Kantor Bupati Barru, Sabtu, 4 Juli 2026.
Acara diselenggarakan Balai Pengelolaan Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Makassar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru, sebagai langkah strategis memperkuat sektor pertanian dan mendukung swasembada pangan nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abustan menegaskan keberhasilan program tidak hanya bergantung besarnya bantuan, melainkan juga integritas kelompok tani, kualitas pendampingan penyuluh, serta komitmen seluruh pihak.
Ini uang negara milik masyarakat. Gunakan untuk perbaikan lahan dan naikkan produksi, jangan disalahgunakan. Menjadi petani harus bangga karena hanya kalian yang bisa menghasilkan pangan.”
“Verifikasi harus teliti tapi jangan mempersulit. Kalau syarat sudah lengkap, segera diproses agar petani bisa bekerja tepat waktu.”ujarnya.
Ia mengingatkan bantuan tersebut adalah uang negara yang bersumber dari masyarakat, sehingga wajib digunakan sesuai peruntukan untuk perbaikan lahan dan peningkatan produksi, tidak boleh disalahgunakan.
Menghadapi perubahan iklim, Abustan meminta seluruh elemen segera mengidentifikasi dan menjaga sumber air guna mengantisipasi kekeringan. Ia juga meminta verifikasi lapangan dilakukan dengan teliti namun tidak mempersulit petani yang sudah lengkap syaratnya.
Sementara itu, Kepala BPLIP Kelas I Makassar, Rustan Massinai, menyebut pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,9 miliar untuk pelaksanaan program ini. Pelaksanaan melibatkan aparat penegak hukum, penyuluh, dan pengawas independen demi transparansi.
Selain OPLA, tersedia pula peluang program cetak sawah baru, rehabilitasi lahan, serta pembangunan irigasi guna meningkatkan indeks pertanaman hingga tiga kali setahun.
Anggaran Rp9,9 miliar disiapkan untuk OPLA. Kami juga buka peluang cetak sawah baru dan perbaikan irigasi agar lahan bisa ditanami hingga tiga kali setahun.”Ujarnya.
Secara virtual, Asisten Perdata Tata Usaha Negara Kejati Sulsel Bayu Kristianto menegaskan pendampingan hukum diberikan sejak perencanaan hingga pelaksanaan. Kejaksaan hadir memastikan program berjalan sesuai aturan dan meminta petani melaporkan jika ada pungutan liar atau intimidasi.
Rapat dihadiri perwakilan Dandim, Kejaksaan, Polres, Dinas Pertanian, penyuluh, serta perwakilan dari 92 kelompok tani penerima manfaat.(**)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....