Gempa SBD, Debora Lende: Negara Harus Hadir, Jangan Biarkan Warga Menunggu

RRI.CO.ID, Kupang - Penanganan warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) tidak boleh berjalan lambat. Anggota Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Daerah Pemilihan Sumba, Debora G.A. Lende, mendesak pemerintah bergerak cepat memastikan keselamatan, kebutuhan dasar, serta perlindungan masyarakat terdampak.

Gempa yang mengguncang wilayah SBD pada Minggu, 4 Oktober pagi itu tercatat BMKG berkekuatan M5,9, setelah sebelumnya tercatat M6,1. Gempa terjadi pukul 05.55.52 WIB atau 06.55.52 WITA, dengan kedalaman 30 kilometer.

Episenter berada di laut sekitar 59 kilometer barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Namun, situasi belum sepenuhnya aman.

Hingga Minggu pagi, BMKG mencatat sedikitnya 62 gempa susulan. Kondisi ini membuat masyarakat diminta tetap waspada, terutama terhadap bangunan yang mengalami retak maupun kerusakan.

Di sisi lain, pendataan dampak gempa masih terus berlangsung. Laporan awal BNPB mencatat sedikitnya 20 rumah dan sejumlah fasilitas umum terdampak.

Angka tersebut masih bersifat dinamis karena BPBD dan pemerintah daerah terus melakukan asesmen di lapangan. Debora menilai dinamika data tersebut justru menunjukkan pentingnya sistem pendataan yang cepat, sederhana, tetapi tetap akurat.

“Pendataan jangan dibuat rumit, tetapi juga jangan asal mencatat. Harus cepat, tepat, sesederhana mungkin tetapi sistematis: siapa korbannya, di mana alamatnya, bagaimana tingkat kerusakannya, apa kebutuhan mendesaknya, dan ada dokumentasinya,” kata Debora.

Menurut dia, data yang valid sangat penting untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan. Data pemetaan langsung dari lapangan yang diterima Debora juga menunjukkan proses pendataan masih berlangsung hingga tingkat desa.

Di Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, misalnya, salah satu rekap awal mencatat sedikitnya 15 warga atau keluarga terdampak dengan kerusakan berupa tembok rubuh. Namun, Debora mengingatkan data lapangan tersebut masih harus diverifikasi dan dikonsolidasikan dengan data resmi pemerintah sehingga tidak boleh langsung dijumlahkan dengan data BPBD maupun BNPB.

Bagi Debora, pendataan dan penanganan darurat harus dilakukan secara bersamaan. Pemerintah, kata dia, tidak perlu menunggu seluruh proses verifikasi kerusakan selesai untuk menyalurkan kebutuhan dasar kepada warga yang sudah jelas terdampak.

“Data diperlukan agar bantuan tepat sasaran, tetapi jangan sampai pendataan justru menjadi alasan bantuan terlambat. Dalam keadaan darurat, dua-duanya harus berjalan: petugas mendata, pemerintah melayani,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah segera memastikan ketersediaan terpal, makanan, air minum, selimut dan kebutuhan dasar lainnya, terutama bagi warga yang rumahnya rusak atau tidak lagi aman ditempati. Pendataan, lanjut Debora, juga tidak boleh berhenti pada jumlah rumah yang rusak.

Pemerintah harus mengetahui berapa jumlah jiwa dalam setiap keluarga terdampak, siapa yang harus mengungsi, serta kondisi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas dan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus. “Data bukan sekadar untuk membuat laporan. Data harus menjawab tindakan apa yang dilakukan hari ini: siapa yang membutuhkan terpal, siapa membutuhkan makanan dan air bersih, siapa membutuhkan pelayanan kesehatan, dan rumah mana yang tidak aman lagi untuk ditempati,” ujarnya.

Sebagai anggota Komisi V DPRD NTT yang membidangi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan bencana, Debora meminta Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya memperkuat koordinasi dalam penanganan di lapangan. Pembagian tugas, menurut dia, harus jelas agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan pelayanan.

Pemprov NTT sebelumnya telah mengirimkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Gubernur NTT Melki Laka Lena juga menyatakan pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bupati Sumba Barat Daya untuk memastikan penanganan korban berjalan.

Debora mengapresiasi respons tersebut. Namun, ia meminta koordinasi pemerintah tidak berhenti pada rapat dan komunikasi antarlembaga.

“Pemprov dan Pemkab tidak boleh bekerja sendiri-sendiri. Harus jelas siapa mendata, siapa mengurus tempat pengungsian, siapa memastikan pangan dan air bersih, siapa menangani kesehatan dan kelompok rentan, serta siapa memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat,” katanya.

Ia juga meminta tempat pengungsian sementara segera dipastikan aman dan layak. Hal tersebut penting mengingat gempa susulan masih terjadi dan sebagian warga kemungkinan masih takut kembali ke rumah yang mengalami kerusakan.

BMKG sendiri telah mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Selain penanganan langsung, Debora meminta BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya dan BPBD Provinsi NTT segera berkoordinasi dengan BNPB untuk memastikan buffer stock logistik darurat tersedia dalam jumlah memadai.

Menurutnya, stok makanan siap saji, air minum, terpal, selimut dan perlengkapan tidur harus disiapkan bukan hanya untuk kebutuhan hari ini, tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan bertambahnya warga terdampak akibat gempa susulan. Kebutuhan khusus perempuan dan anak, lansia, penyandang disabilitas serta pelayanan kesehatan dasar juga harus menjadi perhatian.

“Jangan menunggu stok habis baru meminta tambahan. Kita sedang berhadapan dengan situasi yang masih dinamis dan gempa susulan masih terjadi. Buffer stock harus diperkuat sekarang, ditempatkan sedekat mungkin dengan wilayah terdampak, dan mekanisme distribusinya harus jelas,” ujar Debora.

Debora menilai pengalaman NTT dalam menghadapi berbagai bencana semestinya membuat pemerintah semakin cepat mengorganisasi respons darurat. Menurutnya, fase awal penanganan gempa di Sumba Barat Daya harus memiliki ukuran yang sederhana namun tegas, warga terdampak harus terdata, keluarga yang membutuhkan perlindungan harus memiliki tempat aman, dan kebutuhan dasar tidak boleh terlambat karena persoalan koordinasi.

“Proses penanganan bencana tidak boleh lambat. Masyarakat sedang menghadapi kerusakan rumah, gempa susulan dan rasa takut. Dalam keadaan seperti ini, negara harus hadir untuk masyarakat Sumba Barat Daya,” kata Debora.

Ia menekankan bahwa kehadiran negara tidak cukup hanya ditunjukkan melalui rapat, laporan maupun pernyataan pejabat. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat di lokasi terdampak.

“Rumah yang rusak nanti dapat kita bangun kembali. Tetapi hari ini yang pertama harus kita pastikan adalah manusianya selamat dan terlindungi. Warga harus punya tempat yang aman untuk tidur, makanan dan air tersedia, pelayanan kesehatan berjalan, dan mereka tahu bahwa pemerintah ada bersama mereka,” ujarnya.

Debora pun meminta seluruh jajaran pemerintah, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah kecamatan dan desa serta unsur terkait bekerja dalam satu sistem penanganan yang cepat dan terkoordinasi. “Sekarang bukan waktunya saling menunggu. Data bergerak, bantuan juga harus bergerak. Kita pastikan satu per satu warga terdampak terjangkau. Itulah makna paling nyata dari negara hadir di tengah bencana,” kata Debora Lende, mengakhiri. (rls/DW)