Satu KK Cukup Lima Liter Minyak Tanah per Minggu, Ini Penjelasan Disperindag Kupang

RRI.CO.ID, Kupang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Kupang mengimbau pangkalan mengutamakan masyarakat sekitar dalam penyaluran minyak tanah bersubsidi setiap minggu. Setiap Kepala Keluarga (KK) diarahkan memperoleh satu jeriken berkapasitas lima liter, dengan tambahan apabila persediaan minyak tanah masih mencukupi.

Kepala Dinas Perindag Kota Kupang Alfred Lakabela kepada RRI Kupang, Rabu, 30 September 2026 mengatakan pengaturan tersebut dilakukan untuk menjaga pemerataan penyaluran minyak tanah kepada masyarakat. “Kami mengimbau kepada pangkalan agar mengutamakan lingkungan sekitar, dan setiap KK cukup satu jeriken lima liter apabila masih lebih boleh dua,” ujarnya, melalui sambungan telpon.

Menurut Alfred, pembatasan tersebut berkaitan dengan pertumbuhan penduduk Kota Kupang yang terus meningkat, sementara kuota minyak tanah belum mengalami penambahan. Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mengatur penyaluran agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara lebih merata.

“Karena kita tahu, pertambahan penduduk ini banyak sekali dan tidak ada penambahan kuota minyak tanah,” kata Alfred. Ia menambahkan, pertumbuhan penduduk melalui urbanisasi turut meningkatkan jumlah keluarga yang membutuhkan minyak tanah untuk kebutuhan sehari-hari.

Alfred memperkirakan, jika satu KK memperoleh lima liter minyak tanah setiap minggu, maka dalam satu bulan jumlahnya mencapai sekitar dua puluh liter. Menurutnya, jumlah tersebut dinilai cukup untuk keluarga kecil yang menggunakan minyak tanah untuk memasak kebutuhan sehari-hari.

“Kalau satu minggu cukup lima liter satu KK, maka satu bulan itu dua puluh liter,” ujar Alfred. Ia menilai kebutuhan tersebut berbeda apabila masyarakat sedang memasak dalam jumlah besar, seperti untuk kegiatan pesta atau kebutuhan tertentu lainnya.

Penyaluran minyak tanah tersebut dilakukan setiap minggu melalui pangkalan yang berada di lingkungan masyarakat. Alfred meminta warga turut mengawasi distribusi, sementara pangkalan diminta mengutamakan masyarakat sekitar dan tidak menjual kepada pihak luar. (DB)