Pelayanan Publik Bukan Sekadar Prosedur, Hak Warga Harus Dipenuhi

RRI.CO.ID, Kupang - Pelayanan publik harus dipandang sebagai bagian dari hak warga dan konsekuensi kewajiban negara, bukan sekadar rutinitas administrasi pemerintah. Dr. I Putu Yoga Bumi Pradana, Koordinator Program Studi S2 Ilmu Administrasi FISIP Undana dalam Wawancara Kupang Pagi Ini Pro 1 RRI Kupang, Selasa, 22 September 2026 menegaskan pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan warga atas barang, jasa, dan administrasi.

Menurut Yoga, orientasi pelayanan tidak cukup memastikan formulir lengkap, tetapi harus memastikan kebutuhan warga yang menjadi hak terpenuhi. Ia menjelaskan paradigma New Public Service menempatkan aparatur sebagai pelayan warga negara, bukan menjadikan masyarakat sekadar pelanggan birokrasi.

Yoga mengatakan warga memiliki hak, suara, serta kepentingan publik yang harus dihormati dalam setiap proses pelayanan publik pemerintah. Keberhasilan pemerintah, lanjutnya, tidak hanya diukur melalui keluaran administratif, tetapi juga berdasarkan nilai publik yang dirasakan masyarakat langsung.

Ia menilai pelayanan publik merupakan konsekuensi hak warga dan kewajiban negara dalam menjalankan kontrak sosial kehidupan bernegara bersama. Karena itu, pelayanan mencakup penyediaan barang, jasa, pelayanan administratif, serta penyelesaian masalah publik melalui kebijakan pemerintah yang responsif.

Yoga menyebut warga berhak memperoleh pelayanan baik, bukan sekadar pemenuhan prosedur, standar operasional, dan formalitas administratif yang berlaku. “Yang paling penting adalah pengalaman daripada warga negara,” ujarnya.

Menurutnya, survei kepuasan masyarakat harus menjadi dasar perbaikan berkelanjutan terhadap sikap, infrastruktur, serta sarana pelayanan publik yang tersedia. Namun, budaya birokrasi yang masih feodal membuat masyarakat kerap ditempatkan sebagai objek, sementara prosedur berubah menjadi tujuan pelayanan.

Yoga menilai perubahan budaya birokrasi harus dimulai dari pemimpin melalui komitmen kepala daerah, kepala dinas, dan reformasi birokrasi. “Perubahan budaya itu harus dimulai dari pemimpin,” katanya, menegaskan. (DB)