RRI.CO.ID, Sumba — Wakil Bupati Sumba Barat Daya, Dominikus Alpawan Rangga Kaka, SP, resmi membuka kegiatan Edukasi dan Literasi Keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Gedung Fortuna Convention Hall, Kecamatan Kota, Senin, 21 September 2026. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan sekaligus memperluas akses pembiayaan yang aman dan legal bagi pelaku usaha.
Kegiatan itu dihadiri Senior Manager Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Donna Bella Permata Rissi, bersama tim, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Sumba Barat Daya, pimpinan lembaga perbankan dan nonbank, insan pers, serta ratusan pelaku UMKM. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam memperkuat ekosistem usaha dan akses keuangan di daerah.
Dalam sambutannya, Dominikus menegaskan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) berkomitmen memperluas akses sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
Menurutnya, pemahaman keuangan penting agar pelaku UMKM mampu mengelola arus kas, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, memahami risiko pembiayaan, serta menghindari rentenir dan pinjaman online ilegal.
“UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi keterbatasan modal dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi bekal penting untuk menata arus kas, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan,” ujar Dominikus.
Ia juga menyampaikan bahwa setelah kurang lebih lima tahun, Bank NTT kembali dipercaya Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Di Kabupaten Sumba Barat Daya, penyaluran KUR melalui Bank NTT, BNI, BRI, dan Bank Mandiri telah mulai berjalan. Wakil Bupati meminta fasilitas pembiayaan tersebut dimanfaatkan secara produktif untuk modal kerja, pengadaan peralatan, peningkatan kapasitas usaha, hingga perluasan pasar, bukan untuk kebutuhan konsumtif.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga mendorong lembaga jasa keuangan agar penyaluran pembiayaan disertai edukasi dan pendampingan yang intensif, mudah diakses, namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian.
Sementara itu, pelaku UMKM diimbau menggunakan layanan keuangan legal, tertib mencatat keuangan, serta mengadopsi digitalisasi transaksi dan pemasaran secara aman. Di akhir kegiatan, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada OJK NTT, seluruh lembaga jasa keuangan, dan TPAKD atas kolaborasi yang diharapkan mampu mewujudkan UMKM yang cerdas finansial, produktif, mandiri, dan berdaya saing. (Jl)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....