Pemutakhiran Manajemen Risiko Perkuat Kinerja Pemasyarakatan NTT

RRI.CO.ID, Sumba – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nusa Tenggara Timur (Kanwil Ditjenpas NTT) menyelenggarakan kegiatan Pemutakhiran Manajemen Risiko Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Ditjenpas NTT secara virtual, Rabu (16/9/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan manajemen risiko dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Sesitjen Kemenimipas), Ika Yusanti. Kegiatan dihadiri langsung jajaran Kanwil Ditjenpas NTT, termasuk Decky Nurmansyah, serta diikuti jajaran UPT Pemasyarakatan se-Nusa Tenggara Timur melalui aplikasi Zoom Workplace.

Dari Aula Lapas Waikabubak, kegiatan turut diikuti Kalapas Waikabubak Julius Barus bersama seluruh pejabat Eselon IV di lingkungan Lapas Waikabubak. Keikutsertaan jajaran UPT tersebut menjadi bagian dari koordinasi bersama dalam melakukan pemutakhiran dokumen dan penerapan manajemen risiko sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.

Dalam arahannya, Ika Yusanti menekankan bahwa manajemen risiko merupakan salah satu fondasi dalam mewujudkan kinerja pemasyarakatan yang transparan dan akuntabel. Ia juga mengingatkan pentingnya melakukan pemutakhiran data secara berkala agar dokumen manajemen risiko tetap relevan dengan dinamika pelaksanaan tugas serta potensi risiko baru yang muncul.

Selain itu, aplikasi SIMRISK ditegaskan sebagai instrumen pengendalian berbasis data, bukan sekadar pemenuhan formalitas administratif. Berdasarkan pemaparan progres, Kanwil Ditjenpas NTT telah mencapai capaian 41,3 persen dari total 21 satuan kerja dalam pelaksanaan manajemen risiko.

Menutup penyampaian materi, Ika Yusanti menyampaikan tiga pesan utama kepada jajaran pemasyarakatan. Pertama, dokumen risiko harus diperbarui secara berkala karena sifat risiko yang dinamis. Kedua, pengisian aplikasi SIMRISK harus berdasarkan data faktual yang mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ketiga, manajemen risiko perlu dijadikan budaya kerja sehari-hari bagi seluruh jajaran agar tidak berhenti pada pelaporan administratif. (Jl)