RRI.CO.ID, Kupang - Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran dalam melakukan penghitungan dan pengelompokan keluarga berdasarkan kondisi sosial ekonomi melalui sistem desil. Pengelompokan tersebut menjadi salah satu bagian dari pengelolaan data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah.
Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi NTT, Putu Dika, saat diwawancarai RRI.CO.ID, Rabu, 2 September 2026, menjelaskan desil merupakan pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Setiap kelompok atau desil mewakili sepersepuluh dari keseluruhan populasi yang menjadi dasar pengelompokan.
Menurutnya BPS berperan dalam melakukan penghitungan setelah berbagai informasi mengenai kondisi masyarakat terkumpul. Data tersebut kemudian diolah dan dikelompokkan sesuai karakteristik sosial ekonomi masing-masing keluarga.
Ia menjelaskan proses penyediaan informasi sosial ekonomi juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui kolaborasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berada di bawah Kementerian Sosial.
“BPS yang bertugas menghitung desilnya, tapi data dan informasinya itu selama ini diambil dari berkolaborasi dengan pendamping PKH, kualitas data menjadi penting agar hasil pengelompokan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih akurat," ucap Putu Dika.
Sementara itu, pemerintah daerah diminta tetap menyediakan mekanisme koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Verifikasi lapangan diperlukan terutama terhadap warga yang mengalami perubahan kondisi sosial ekonomi tetapi masih tercatat dalam kelompok yang tidak sesuai.
Pemutakhiran data secara berkala dinilai penting agar program pemerintah, khususnya bantuan sosial, tidak salah sasaran. Dengan data yang akurat dan sesuai kondisi terkini, kebijakan pemerintah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (AI)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....