Jangkau Warga Kurang Mampu, PLN dan Ditjen ESDM Gelar Sosialisasi BPBL

RRI.CO.ID, Kupang - Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menggelar sosialisasi pelaksanaan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Tahun Anggaran 2026 secara hybrid, Jumat, 28 Agustus 2026.

Kegiatan yang dipusatkan di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kupang ini diikuti langsung jajaran manajemen PLN pusat. Sejumlah UP3 di berbagai wilayah turut bergabung secara daring.

Sosialisasi bertujuan menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan kelancaran penyaluran BPBL 2026. Program ini merupakan wujud kehadiran negara bagi masyarakat kurang mampu yang belum memiliki akses listrik mandiri.

Selain pemaparan teknis, kegiatan juga diisi inspeksi fisik material listrik dari para vendor. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh komponen memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2).

Manager PLN UP3 Kupang, Nikolas Denis Adrian, mengatakan penyamaan pemahaman antar pemangku kepentingan penting agar bantuan tepat sasaran, tepat mutu, dan aman.

"Sosialisasi ini krusial untuk memperkuat koordinasi antara PLN, Kementerian ESDM, mitra pelaksana, dan seluruh pihak terkait," ujar Denis di Kupang.

Denis menambahkan, pengawasan mutu material menjadi kunci sebelum instalasi dipasang di rumah warga. Menurutnya, tidak ada kompromi terkait keselamatan masyarakat pengguna.

Senada, General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, F. Eko Sulistyono, menyebut BPBL bukan sekadar menyambung listrik. Program ini, kata dia, bertujuan menghadirkan terang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat hingga ke pelosok.

"Dalam rangka Hari Pelanggan Nasional, kami menempatkan kualitas dan standar keselamatan instalasi sebagai prioritas utama. Kami ingin memastikan masyarakat menerima pelayanan prima yang berdampak positif dan berkelanjutan," kata Eko.

Melalui sinergi dan pengawasan berjenjang, pemerintah dan PLN menargetkan BPBL 2026 dapat mempercepat rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat mendapat pasokan listrik yang aman, andal, dan berkualitas.