RRI.CO.ID, Rote - Pemerintah Kabupaten Rote Ndao memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pertemuan Tim Satuan Tugas (Satgas) SPIP bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Aula Inspektorat Kabupaten Rote Ndao, Rabu (5/8/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP dan Penjaminan Kualitas SPIP sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Pertemuan diikuti para kepala perangkat daerah, Tim Satgas SPIP Kabupaten Rote Ndao, serta jajaran BPKP.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao, Petson S. Hangge, mengatakan seluruh perangkat daerah perlu mengikuti proses penilaian secara serius karena menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Seluruh perangkat daerah perlu mengikuti proses penilaian ini secara optimal dan penuh tanggung jawab. Kegiatan ini bukan sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Petson.

Menurutnya, pendampingan dari BPKP akan membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat penerapan SPIP di setiap perangkat daerah. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat dalam sistem pengendalian intern.

"Hasil penilaian ini diharapkan menjadi dasar dalam menyusun strategi peningkatan maturitas SPIP, memperkuat manajemen risiko, serta meningkatkan efektivitas pengendalian intern di seluruh perangkat daerah," ujarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penguatan sistem pengendalian intern diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sekaligus mendukung pencapaian pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. (RH)